Vonis Bebas Ronald Tanur, Ketum ARUN: Harus Ada Koreksi dari Penyidik, Penuntut dan Hakim

JAKARTA I ideNews - Vonis bebas dalam kasus Ronald Tarun menyita perhatian publik. Namun, ada yang luput dari perhatian, yakni tentang konstruksi hukum yang telah dibangun.

Praktisi Hukum sekaligus Ketua Umum Advokasi Rakyat untuk Nusantara (ARUN), Bob Hasan mengatakan, dirinya tidak mau masuk terlalu dalam dengan pasal-pasal dakwaan maupun tersangka, yang tentunya ada pelibatan penyidik (polri) dan penuntutan (kejaksaan).

BACA JUGA :

Ketua Umum ARUN Dr. Bob Hasan Jadi Narasumber Seminar Nasional Dies Natalis Prodi Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta

“Dalam artian, untuk posisi komentar maupun penilaian yang hanya merujuk pada putusan hakim saja bukanlah penyelesaian,” kata Bob dalam keterangan kepada redaksi, Selasa (30/7/2024).

Karena, sambung dia, konstruksi hukumnya sudah dimulai sedini mungkin dengan tuntutan dari kejaksaan yang hanya 12 tahun

Adanya korban yang meninggal dunia, yang hanya dituntut 12 tahun dan ini sangat berpeluang kepada hakim untuk memutus lebih ringan dari tuntutan bahkan akhirnya bebas,” sambungnya.

BACA JUGA :

Kemenangan Udin: Banding Diterima, Hak Adat dan Lingkungan Terlindungi

“Harapannya dari ARUN agar konstruksi hukum di awal memang harus betul–betul perlu dikoreksi,” tandasnya.

Sebelumnya, Majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya membebaskan Gregorius Ronald Tannur dari tuntutan pidana dalam kasus dugaan pembunuhan.

Salah satu pertimbangan hakim ialah Ronald Tannur tidak terbukti melindas Dini Sera Afrianti dengan mobilnya.

(Aji-ideNews)