Kemenangan Udin: Banding Diterima, Hak Adat dan Lingkungan Terlindungi

BANJARMASIN-KALSEL I ideNews - Udin, seorang warga Dayak Kaharingan yang terjerat kasus hukum karena menentang rencana tambang di Kotabaru, Kalimantan Selatan, akhirnya meraih kemenangan di tingkat banding. Pengadilan Tinggi Banjarmasin membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru yang menjatuhkan hukuman dua bulan penjara kepada Udin.

Kasus ini bermula ketika Udin dan sejumlah rekannya dari organisasi Dewan Adat Dayak (DAD) melakukan aksi damai pada 19 Januari 2023. Mereka menentang rencana PT SDE (Sumber Daya Energi) dan subkontraktornya, PT QINFA, untuk membuka jalur hauling tambang batubara di sekitar Gunung Bukor Desa Magalau Hulu, Kecamatan Kelumpang Barat. Aksi tersebut merupakan upaya untuk mempertahankan hak adat, budaya, dan lingkungan yang dianggap sakral oleh masyarakat setempat.

BACA JUGA :

PT SMART Tbk Diminta Berikan Hak Plasma dan Penuhi Tuntutan Warga di Kelumpang Hulu

Menurut UUD 1945, hak-hak tersebut seharusnya dilindungi. Udin dan kelompoknya mengklaim bahwa kepercayaan dan praktik adat mereka, termasuk penempatan ancak-ancak atau sesajen, merupakan warisan leluhur yang dilindungi oleh konstitusi. Hak untuk mempertahankan budaya dan lingkungan juga diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 28J UUD 1945 serta Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Namun, aksi damai yang dilakukan Udin dan kawan-kawan menggunakan tali rafia dan batang bambu untuk mencegah pembukaan jalur tambang justru berujung pada tuduhan pidana. Udin bersama tiga rekannya ditetapkan sebagai tersangka dan dihukum dua bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Kotabaru. Putusan tersebut memicu banding dari pihak Udin.

Dalam proses banding, tim hukum yang dipimpin oleh Advokat Badrul Ain Sanusi Al-Afif, S.H., M.H., berhasil membuktikan bahwa tindakan Udin bukanlah tindak pidana. Pada 23 Juli 2024, Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru dan menganggap bahwa Udin tidak bersalah. Putusan ini juga memulihkan hak-hak Udin dalam hal kemampuan, kedudukan, dan harkat martabatnya.

Dalam pernyataan kepada wartawan, Badrul Ain Sanusi Al-Afif mengungkapkan kepuasannya atas keputusan tersebut. "Kami lega dengan putusan ini yang kami anggap sebagai yurisprudensi baru. Tidak ada lagi kriminalisasi terhadap warga Dayak dan masyarakat lainnya yang berjuang untuk hak adat dan lingkungan," ujarnya. Badrul juga menambahkan bahwa mereka siap menghadapi kemungkinan kasasi dan akan terus memperjuangkan hak-hak kliennya hingga tingkat Mahkamah Agung," pungkasnya.

(Ril***/ideNews)