Sanksi Pidana Menanti Atas Dugaan Pemalsuan Dokumen Sayid Abdul Rasyid, Anggota DPRD Kalteng

JAKARTA | ideNews.id - Mencuatnya nama Sayid Abdul Rasyid yang merupakan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, bukan karena prestasi yang mentereng sebagai wakil rakyat.

Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, daerah pemilihan (Dapil) Kalteng 1 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menuai sorotan publik atas dugaan Pemalsuan dokumen.

Publik dihebohkan dengan beredarnya informasi secara luas baik di sosial media maupun berita online di Palangkaraya Kalimantan Tengah, terkait dugaan Pemalsuan oleh salah satu wakil rakyat yang saat ini masih aktif menjabat sebagai Anggota DPRD Kalteng.

Berdasarkan informasi dari berbagai sumber yang kami himpun dan hasil penelusuran, beberapa dokumen terkait pencalonan Sayid Abdul Rasyid saat mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah diduga kuat terjadi pemalsuan dokumen.

BACA JUGA:

Dugaan Pemalsuan Dokumen Mencuat ke Publik, Sayid Abdul Rasyid Anggota DPRD Kalimantan Tengah Terancam Dicopot

Tim media ideNews menemukan beberapa data dan dokumen yang diduga berbeda dan tidak berkesesuaian antara dokumen kependudukan sah seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Ijazah dan beberapa dokumen lainnya.

Berikut adalah beberapa dugaan perbedaan dan ketidaksesuaian data dan dokumen  Sayid Abdul Rasyid, diantaranya:

1. Pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Jurusan Tata Niaga dengan nomor Ijazah : 15.00.******* di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, menerangkan bahwa SAYID RASYID lahir pada tanggal 8 Juli 1965, di Barabai anak Sayid Akhmad, Ijazah tertanggal 26 April 1985.

2. Dalam dokumen Kartu Keluarga (KK) dengan nomor : 627101300******* , tertulis nama Kepala Keluarga Sayid Abdul Rasyid, Lahir di Barabai 07 Agustus 1965, anak dari Sayid Akhmad.

3. Dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) dengan NIK:6271010708****** tertulis atas nama SAYID ABDUL RASYID yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Tengah Kota Palangkaraya, tertanggal 10 Agustus 2020.

4. Pada lembaran Surat Suara saat pemilihan Anggota DPRD Kalimantan Selatan di Pemilu 2024 tercantum nama Habib Sayid Abdul Rasyid.

5. Dalam data Biodata Calon terpilih, tercantum atas nama Habib Sayid Abdul Rasyid, lahir di Barabai, 07 Agustus 1965.

6. Dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No.100.2.1.4.3417 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Masa Jabatan Tahun 2024-2029, tercantum di nomor 36 atas nama  Habib Sayid Abdul Rasyid.

Berkaitan dengan dengan dugaan perbedaan dan ketidaksesuaian data tersebut, media ideNews sudah meminta konfirmasi dan klarifikasi langsung kepada Sayid Abdul Rasyid melalui WhatsApp telpon selular pribadinya.

Namun hingga saat ini, belum ada jawaban, konfirmasi dan Klarifikasi dari yang bersangkutan yaitu Sayid Abdul Rasyid.

Sesuai dengan UU no. 23 Tahun 2006 pasal 52 ayat (1) yang menyatakan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon. 

Hal tersebut juga kami minta konfirmasi dan klarifikasi apakah perbedaan data dirinya sudah ada penetapan dari Pengadilan Negeri tempat ia mengajukan permohonan.

Namun hal inipun belum ada tanggapan dan respon dari Sayid Abdul Rasyid, hingga berita ini diturunkan.

Surat pernyataan yang diduga dibuat oleh Sayid Abdul Rasyid berkenaan dengan perbedaan nama dalam Ijazah dan E-KTP Elektronik.(Poto:Tim/dok.ideNews)

Yang menarik dari kasus ini adalah, dari data dan informasi yang berhasil kami himpun serta penelusuran tim media ideNews, ditemukan adanya surat pernyataan yang diketik dalam kertas A4 dengan judul 'SURAT PERNYATAAN PERBEDAAN NAMA PADA KTP ELEKTRONIK DENGAN IJAZAH' 

Kutipan bunyi dari Surat Pernyataan tersebut yaitu "Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa nama yang tercatat dalam :

Kartu Tanda Penduduk dengan nama: SAYID ABDUL RASYID 

Ijazah dengan nama: SAYID RASYID 

adalah orang yang sama atau bukan orang lain kendati terdapat perbedaan antara yang tercatat dalam Ijazah dengan KTP Elektronik,".

Surat pernyataan tersebut ditandatangani di atas materai atas nama Sayid Abdul Rasyid, tertanggal, Palangka Raya, 5 Juli 2023.

BACA JUGA:

Kepala KUA Cibadak Tegas Sikapi Masalah Dugaan Pungli, Setiawan: Sudah Diberikan Sanksi Tegas

Sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku, jika seseorang melakukan pemalsuan dokumen maka tentu akan mendapatkan sanksi Pidana.

Sebagaimana diketahui, ancaman sanksi Pidana dalam UU no 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kepenndudukan sangat jelas.

Pasal 94 "Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHAP) dengan jelas ancaman terhadap pemalsuan dokumen.

"Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun,".

(Enal Mappirewa - ideNews)