Pembahasan Raperdasi Perubahan APBD 2025 Dimulai, DPRP dan Pemprov Hadapi Defisit Rp155 Miliar

WAMENA | idenews.id — Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan (DPRP) resmi membuka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Rapat Paripurna yang digelar di Hotel Grand Baliem, Wamena, ini dihadiri oleh 32 dari 45 anggota dewan, Wakil Gubernur Papua Pegunungan Dr. Ones Pahabol, Penjabat Sekretaris Daerah Drs. Wasuok Demianus Siep, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, 30 September 2025.

Ketua DPR Papua Pegunungan, Yos Elopere, S.IP., S.Sos., dalam sambutannya menegaskan bahwa perubahan APBD merupakan langkah konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan ini, kata dia, perlu dilakukan apabila terdapat pergeseran kebijakan, realokasi anggaran lintas unit organisasi, atau munculnya kondisi darurat yang tidak terantisipasi dalam APBD awal.

“Perubahan ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan langkah strategis untuk memastikan anggaran daerah tetap responsif terhadap dinamika pembangunan dan kebutuhan masyarakat,” tegas Elopere.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi menjadi dasar penting dalam pelaksanaan perubahan anggaran. Dalam instruksi tersebut, pemerintah daerah diharuskan melakukan penyesuaian belanja secara lebih efisien, fokus pada program prioritas, dan menghindari pemborosan anggaran.

BACA JUGA :

Pemprov Papua Pegunungan Pangkas Anggaran Program Tak Prioritas, Fokuskan Rp155 Miliar untuk Infrastruktur

“Kami harap seluruh alat kelengkapan dewan dapat bekerja maksimal dan objektif dalam membahas Raperdasi ini, agar prosesnya dapat selesai tepat waktu dan menghasilkan kebijakan anggaran yang berkualitas,” ujarnya.

Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Dr. Ones Pahabol, dalam penyampaian Nota Keuangan Perubahan APBD 2025 menyampaikan bahwa daerah saat ini menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan fiskal, dengan angka defisit yang cukup signifikan.

“Perubahan APBD dilakukan karena adanya selisih antara target pendapatan dan kebutuhan belanja yang semakin meningkat. Defisit anggaran yang tercatat saat ini mencapai Rp155 miliar, dan kapasitas fiskal mengalami defisit riil sebesar Rp325,52 miliar. Ini kondisi yang harus kita hadapi dengan kebijakan yang tepat,” ujar Pahabol.

Ia merinci bahwa pendapatan daerah setelah perubahan meningkat dari Rp1,837 triliun menjadi Rp1,881 triliun, atau bertambah sebesar Rp43,44 miliar. Kenaikan ini terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD): naik menjadi Rp189,89 miliar, Pendapatan Transfer: meningkat menjadi Rp1,646 triliun,dan lain-lain Pendapatan yang Sah: tetap Rp45,08 miliar.

Namun, peningkatan pendapatan ini tidak sebanding dengan belanja yang juga melonjak. Belanja daerah yang semula Rp1,936 triliun naik menjadi Rp2,036 triliun. Rinciannya meliputi: Belanja Operasi: Rp1,492 triliun, Belanja Modal: Rp444 miliar, Belanja Tak Terduga: Rp16,1 miliar, dan Belanja Transfer: turun menjadi Rp83 miliar.

Untuk menutup defisit, pemerintah daerah mengandalkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Tahun Anggaran 2024 yang telah diaudit BPK, dengan nilai penerimaan pembiayaan meningkat dari Rp36,36 miliar menjadi Rp155,79 miliar. Namun, Wagub menegaskan bahwa sebagian besar Silpa tersebut bersifat earmarked, khususnya dari dana Otsus, DAU, dan DBH, yang penggunaannya telah diatur ketat oleh pemerintah pusat.

“Kita tetap menghadapi keterbatasan dalam fleksibilitas penggunaan Silpa. Maka, upaya efisiensi menjadi sangat penting. Kami telah melakukan rasionalisasi kegiatan, pemangkasan program yang tidak produktif, penyesuaian gaji ASN, serta pengalihan belanja tak terduga,” jelasnya.

Dalam perubahan APBD ini, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mengalokasikan anggaran dari dana Otsus earmarked sebesar Rp155,59 miliar untuk membiayai program prioritas infrastruktur di bidang pendidikan, kesehatan, perhubungan, dan pekerjaan umum. Alokasi tersebut sesuai dengan Rencana Alokasi Pendanaan (RAP) Otsus yang telah ditetapkan bersama oleh DJPK Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Bappenas.

Tak hanya itu, Raperdasi ini juga telah mengakomodasi kebutuhan untuk mandatory spending, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta penanganan inflasi sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022.

“Kami tetap berkomitmen untuk menjaga kesinambungan pelayanan publik dan menanggulangi inflasi daerah, agar masyarakat tidak terdampak secara ekonomi,” ujar Wagub. (Berti Pahabol)