Pemprov Papua Pegunungan Pangkas Anggaran Program Tak Prioritas, Fokuskan Rp155 Miliar untuk Infrastruktur

WAMENA | idenews.id — Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan resmi melakukan pemangkasan anggaran pada sejumlah program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai tidak mendesak atau tumpang tindih. Langkah efisiensi ini menghasilkan pengalihan dana sebesar Rp155,59 miliar yang berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) earmark untuk memperkuat pembangunan infrastruktur di sektor pendidikan, kesehatan, perhubungan, dan pekerjaan umum.

Hal ini disampaikan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang digelar dalam Rapat Paripurna DPR Papua Pegunungan di Hotel Grand Baliem, Wamena, Selasa (30/9/2025).

Rapat dihadiri oleh 32 dari 45 anggota DPRP, Wakil Gubernur Papua Pegunungan Dr. Ones Pahabol, Penjabat Sekretaris Daerah Drs. Wasuok Demianus Siep, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ketua DPR Papua Pegunungan, Yos Elopere, S.IP., S.Sos., menegaskan bahwa pemangkasan program yang tidak mendesak merupakan langkah strategis untuk menjaga efisiensi dan efektivitas anggaran daerah. Menurutnya, tindakan ini penting agar anggaran dapat dialokasikan pada sektor-sektor prioritas yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

> “Kami meminta seluruh fraksi dan alat kelengkapan dewan untuk melakukan kajian mendalam dan pembahasan yang objektif agar Raperdasi ini dapat diselesaikan tepat waktu dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Papua Pegunungan,” ujar Yos.

Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Dr. Ones Pahabol, menyampaikan bahwa upaya efisiensi ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk mengatasi defisit anggaran sebesar Rp155 miliar. Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai langkah rasionalisasi, termasuk pengalihan anggaran yang tidak terserap dan pemangkasan program yang tumpang tindih.

“Dari efisiensi ini, sebagian besar dana Silpa earmark sebesar Rp155,59 miliar kami alokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas seperti pendidikan, kesehatan, perhubungan, dan pekerjaan umum,” kata Dr. Ones Pahabol.

Ia juga menambahkan bahwa perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ini tetap memperhatikan kewajiban untuk memenuhi mandatory spending, Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta antisipasi inflasi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022.

“Kami mengapresiasi kerja sama DPR Papua Pegunungan dan semua pihak yang mendukung penyusunan perubahan APBD ini. Kami berharap pembahasan dapat berjalan cepat dan menghasilkan keputusan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat luas,” pungkasnya.

Raperdasi Perubahan APBD 2025 juga mengatur peningkatan pendapatan daerah sebesar Rp43 miliar menjadi Rp1,88 triliun, sementara belanja daerah naik Rp100 miliar menjadi Rp2 triliun, sehingga menimbulkan defisit anggaran yang ditutupi melalui pembiayaan dari Silpa tahun sebelumnya.

Pembahasan yang terbuka dan partisipatif antara DPR dan Pemprov Papua Pegunungan diharapkan mampu mendorong pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan tepat sasaran demi percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Berti Pahabol)