Oknum Ketua Umum Organisasi Advokat PPHKR Kabupaten Banjarbaru Diduga Lakukan Penganiayaan Terhadap Istri dan Anak di Bawah Umur Sudah Jadi Tersangka

JAKARTA | ideNews – Kabupaten Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan dihebohkan dengan viralnya berita penganiayaan yang dilakukan oleh seorang oknum Ketua Umum Organisasi Advokat terhadap istri dan anaknya.

Seorang ibu rumah tangga bernama Angki Yulaika diduga mengalami penganiayaan, kekerasan fisik dan kekerasan verbal yang diduga dilakukan oleh suami korban bernama YA. Muhammad Muhajir.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah dilaporkan langsung oleh korban Angki Yulaika bersama sang anak ke Polsek Liang Anggang, Polres Banjarbaru, pada Minggu, (23/2/2025).

Laporan tersebut teregister di Polsek Liang Langgang dengan nomor TBL/46/II/2025/Res Bjb/Sek Liang Anggang.

Dalam Surat Tanda Bukti  Lapor yang dikeluarkan oleh Polsek Liang Anggang tersebut tertuliskan Pelapor/Korban merasa sakit dan anak pelapor an. Muhammad Andra Naraya mengalami luka lebam/Benjol pada bagian dahi. Terjadi pada hari yang sama, sekitar pukul 19.30 WITA, di rumah mereka di Jalan Golf Komp. DGR Makmur 1, Kota Banjarbaru.

Saat korban KDRT Angki Yulaika dikonfirmasi oleh wartawan media online ideNews, dirinya menceritakan awal mula kronologi hingga terjadi penganiayaan secara fisik yang menyebabkan luka-luka baik kepada korban Angki maupun kepada anak laki-laki korban yang masih di bawah umur.

“Sejak tahun 2020 saya sudah mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tapi saat itu masih saya maafkan dengan membuat pernyataan disaksikan oleh perangkat Desa, Babinsa dan saksi lainnya,” ucap Angki, (01/3/2025)

“Awal mulanya dia (YA. Muhammad Muhajir) organisasi yang ia pimpim mau mengadakan Dies Natalis di hotel, namun saat saya ke hotel yang dimaksud ternyata acaranya tidak disitu, saya merasa dibohongi dan saya kecewa,”. Sambung Angki.

Angki Yulaika kemudian mengungkapkan bahwa penganiayaan itu terjadi pada 23 Februari 2025 setelah waktu magrib, dimana dirinya saat makan malam bersama dengan ke enam anaknya, di rumah mereka di Jalan Golf Komp. DGR Makmur 1, Kota Banjarbaru namun tiba-tiba terlapor (YA. Muhammad Muhajir) dan mengeluarkan kata-kata tidak pantas.

“Saat itu dia tiba-tiba datang marah-marah dan langsung melintir leher saya sambil berkata kubunuh aja kamu nih, lalu dipukul/ditempeleng terus tangan saya diseret,” ungkapnya.

Oknum Ketua Umum Organisasi Advokat Perkumpulan Penasehat hukum Keadilan Rakyat (PPHKR), YA. Muhammad Muhajir yang saat ini telah menjadi tersangka dalam dugaan KDRT dan penganiayaan terhadap anak dibawah umur. (poto:Tim media ideNews Kalsel)

Selain dugaan penganiayaan terhadap dirinya, Angki juga mengatakan jika anak laki-lakinya yang masih dibawah umur juga ikut dianiaya dengan ditonjok sekitar tiga kali dan itu terlihat dari benjolan di dahi/jidat korban anak Muhammad Andra Naraya.

“Saya tidak mau damai, saya mencari keadilan, saya mendapatkan perlakuan tidak manusiawi,” tutup Angki Yulika kepada media ideNews.

Kasus KDRT ini menjadi sorotan dan perhatian serius dari sejumlah pihak, mengingat adanya dugaan keterlibatan seorang mantan Ketua Umum organisasi advokat P3HI (Perkumpulan Pengacara Penasehat Hukum Indonesia) tahun 2019 dan juga sejak 2020 – sekarang, YA. Muhammad Muhajir menjabat sebagai Ketua Umum Organisasi Advokat Perkumpulan Penasehat hukum Keadilan Rakyat (PPHKR).

Di tempat terpisah, Kuasa hukum pelapor dari Badrul Ain Sanusi Al Afif, S.H., M.H. & Rekan kepada media ideNews mengatakan siap mendampingi dan membela hak-hak korban.

Melalui salah satu tim kuasa hukum Angki Yulaika yang tergabung di BASA REKAN, M. Hafidz Halim, S.H., menegaskan bahwa kasus ini seharusnya tidak hanya dipandang sebagai KDRT terhadap istri semata, tetapi juga sebagai kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur yang bersifat delik murni, sehingga harus dipisah dan terhadap kekerasan anak dibawah umur dapat diproses tanpa harus menunggu laporan dari pihak keluarga.

(Kanan) Badrul Ain Sanusi Al Afif, S.H., M.H bersama dengan Hafidz Halim, S.H selaku Tim kuasa Hukum Angki Yulaika korban KDRT dari Oknum KetuaUmum Organisasi Advokat Perkumpulan Penasehat hukum Keadilan Rakyat (PPHKR), YA. Muhammad Muhajir. (poto:Tim media ideNews Kalsel)

“Kami menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak tidak boleh disatukan dengan kasus KDRT terhadap istrinya semata, karena UU Perlindungan Anak (UUPA) mengatur bahwa kasus ini adalah delik murni, yang artinya bisa diproses oleh aparat penegak hukum meskipun tanpa aduan dari korban atau keluarga. Psikis anak harus diperhatikan, dan kami siap memberikan pendampingan hukum serta membantu dalam pemulihan trauma korban,” ujar Hafidz Halim.

“Badrul Ain Sanusi Al Afif, S.H., M.H. & Rekan akan terus mengawal kasus ini kami akan kawal agar tegaknya Keadilan bagi seorang perempuan yang harusnya mendapatkan perlindungan, dan ini sangat memalukan sekali dimana seorang Pengacara yang Paham Hukum malah melakukan penganiayaan terhadap Istri dan Anaknya,”. Pungkas Hafidz Halim.

Saat wartawan media ideNews meminta konfirmasi dan klarifikasi melalui Kanit Reskrim Polsek Liang Anggang Polres Banjarbaru Ipda Isman pada Sabtu, (01/3/2025) sekitar pukul 17.15 WIB, bahwa setelah melakukan gelar perkara kedua terlapor dalam hal ini YA. Muhammad Muhadjir sudah ditetapkan sebagai tersangka dan akan dilakukan pemanggilan pada Senin depan untuk diperiksa.

Berikut update informasi dan klarifikasi terkait proses penanganan kasus Dugaan KDRT terhadap Ibu Angki Yulaika dengan nomor Laporan : TBL/46/II/2025/Res Bjb/Sek Liang Anggang tertanggal 23 Februari 2025 yang disampaikan oleh Kanit Reskrim Polsek Liang Anggang, Ipda Isman kepada media ideNews :

Perkembangan proses LP yg ditangani oleh Penyidik Polsek Liang Anggang:

1. Menerima laporan polisi dari pelapor an. Ibu Angki Yulaika

2. Mengantarkan visum ke RS Idaman Banjarbaru utk korban Ibu Angki Yulaika dan anak an. M. Andra Nararya (hasil visum blm diterbitkan oleh pihak RS)

3. Melakukan BAP saksi korban dan beberapa saksi 

4. Melaksanakan gelar perkara utk naik sidik.

5. Panggil terlapor an. Ya Muhammad Muhajir utk di BAP

6. Jumat sore kemaren gelar perkara yg kedua, hasil gelar perkara menetapkan terlapor menjadi tersangka.

7. Melakukan pemanggilan terhadap pelapor sebagai tersangka. Rencana dipanggil Senin, 3 Maret 2025

(Enal Mappirewa-ideNews)