Komisi III DPR RI Apresiasi Usulan DPP HAPI Terkait Peran Advokat Dalam RUU KUHAP Saat RDPU di Gedung DPR RI Senayan Jakarta

JAKARTA | ideNews - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyar (DPR) RI mengapresiasi usulan DPP HAPI terkait peran Advokat dalam Rancangan Undang-Undang  Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) saat rapat dengar pendapat (RDP).

Komisi III DPR RI merupakan salah satu komisi yang memegang peran yang sangat penting dalam memastikan berjalannya dan tegaknya hukum serta keadilan di Indonesia.

Sebagai lembaga yang berwenang dalam bidang hukum, hak asasi manusia dan keamanan, Komisi III memiliki tanggungjawab untuk mengawasi kinerja lembaga- lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan juga KPK.

Berkaitan dengan akan dimulainya pembahasan tentang rancangan RUU KUHAP, Komisi III DPR RI telah berinisiatif lebih awal melakukan rapat dengar pendapat untuk mendapatkan masukan-masukan yang konstruktif dari berbagai kalangan dalam pembahasan rancangan Undang-Undang KUHAP kedepan.

BACA JUGA :

Ketua Dewan Pembina Bersama Pengurus DPP HAPI Usulkan 11 Poin Krusial Dalam Revisi KUHAP Saat RDPU Bersama Komisi III DPR RI

Salah satu yang mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan masukan dan usulan-usulan terkait RUU KUHAP yaitu Organisasi Advokat Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI).

Salah satu anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, mengatakan bahwa hadirnya HAPI dengan berbagai masukan dan usulannya yang konstruktif membuktikan jika lembaga DPR RI masih dipercaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Merasa bangga bahwa  DPR masih diharapkan dengan berbagai kekurangan, keterbatasan yang ada, teman-teman masih mau datang memberi sumbangan, pertanda  DPR itu mau tidak  mau tidak  dapat kita abaikan dalam kita bernegara,” ucap I Wayan Sudirta.

I Wayan Sudirta juga secara langsung menyampaikan apresiasinya kepada Dewan Pembina HAPI beserta seluruh pengurus DPP HAPI yang hadir dalam RDPU RUU KUHAP yang berlangsung di ruang rapat Komisi III DPR RI.

Suasana RDPU RUU KUHAP bersama DPP HAPI dan anggota Komisi III DPR RI yang berlangsung  di ruang rapat Komisi III Gedung Nusantara II Komplek DPR RI Senayan Jakarta.(poto:Enal-iwan/dok.ideNews)

“Pertama dari HAPI ada dua yang sangat menonjol, saya garis bawahi, saya apresiasi ini, mudah-mudahan para anggota juga berkenan menggaris bawahi ini masukan dari HAPI,” ucap Wayan,(15/5/2025).

“Pak Jaksa zaman dulu boleh menuntut bebas, tanpa ada Undang-Undang sekarang Jaksa gak berani menuntut bebas, saya setuju dengan HAPI perlu penegasan. HAPI menggunakan pengguguran dakwaan ya, pokoknya boleh tuntut bebas, itu satu,” sambung I Wayan Anggota Komisi III DPR RI.

Lebih lanjut Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP ini juga menyampaikan persetujuannya denga poin terkait penghapusan larangan berbicara Advokat kepada Publik, sehingga perkara yang ditangani oleh Advokat bisa disampaikan kepada publik.

“Yang kedua penghapusan larangan berbicara kepada publik tentang perkara yang ditangani, ini juga bagus, setuju, karena transparansi, bagaimana caranya kalau Advokat yang dengan keterbatasan yang ada tidak dapat bicara  melaporkan kerjaannya kepada publik. Bagus juga mudah-mudahan rekan dan pimpinan bisa apresiasi ini,” terang I Wayan.

Anggota Komisi III DPR RI lainnya dari Fraksi Partai Gerindra Bimantoro Wiyono, SH juga secara lugas mendukung poin-poin yang diusulkan oleh DPP HAPI.

Komisi III sangat sepakat bahwa hukum setiap warga negara ini harus kita jaga, mau dia sebagai tersangka, korban, ataupun pelapor dalam setiap proses hukum itu sendiri. Oleh karena itu kami sangat sepakat dalam pendampingan yang sekarang kita kedepankan bagaimana penguatan peran Advokat yang harus sama-sama kita kawal

“Hari ini pendampingan pelapor, saksi dan tersangka, kami masukan dari mulai awal, bapak, ibu sekalian, dari mulai proses pemeriksaan, penyelidikan pun kita masukkan dari situ, sampai dengan proses-proses hokum selanjutnya,” papar Bimantoro.

Menurut Bimantoro  dengan adanya penguatan tersebut bisa menjawab ketakutan selama ini dimana warga negara yang memang tidak mempunyai kekuatan dalam segi lobi-lobi yang kadang-kadang ditakutkan beberapa kalangan.

BACA JUGA :

Komisi III DPR RI Gelar RDPU Rancangan KUHAP Bersama Organisasi Advokat HAPI

Dalam RDPU tersebut Bimantoro juga membocorkan informasi yang ia terima, bahwa saat ini jika tidak bisa melobi dalam proses hokum itu sendiri, dari pemeriksaan, bagaimana keterbukaan, bagaimana transparansi, banyak sekali terjadi intimidasi-intimidasi terhadap proses itu sendiri.

“Nah ini yang kami sangat-sangat jaga, perlindungan hukum setiap warga negara harus benar-benar terjamin, oleh karena itu saya mendukung adanya penguatan fungsi dan peran Advokat dalam pendampingan pelapor, saksi maupun tersangka dari awal mulai proses hukum yang berjalan,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Saat RDPU tersebut, terungkap 11 poin krusial yang menjadi konsen DPP HAPI yang diusulkan dalam revisi Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) saat pembahasan bersama Komisi III DPR RI.

Berikut 11 poin utama yang diusukan DPP HAPI dalm penguatan perang Advokat di antaranya : Kedudukan Aparat Penegak Hukum dan Advokat, Perlindungan Saksi, Obstruction of Justice, Penghinaan Pengadilan Dalam Ruang Sidang (Contempt of Court), Asas Miranda Rule, Ultimum Remedium, Syarat-Syarat Penetapan Tersangka, Penghentian Penyidikan, Wewenang Kejaksaan Untuk Menghentikan Penyidikan, Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Untuk Menggugurkan Tuntutan, Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Melakukan Perdamaian Dengan Tersangka.

(Enal Mappirewa-ideNews)