Kejagung Jadikan Nadiem Makarim Tersangka Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kemendikbudristek

JAKARTA | idenews.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka terkait program Digitalisasi Pendidikan tahun 2019 hingga tahun 2022.

Hal itu disampaikan oleh Tim Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) pada Kamis, (4/9/2025).

Ditetapkannya Nadiem Makariem yang merupakan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Periode Tahun 2019-2024 setelah tim penyidik Jaksa Agung Muda telah melakukan serangkaian pemeriksaan.

Nadiem dijadikan tersangka atas perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi (KEMENDIKBUDRISTEK) dalam program digitalisasi Pendidikan tahun 2019 s.d. 2022.

“Kami sampaikan press release tentang perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi (KEMENDIKBUDRISTEK) dalam program digitalisasi Pendidikan tahun 2019 s.d. 2022,” ucapnya dikutip akun X resmi Kejaksaan RI.

BACA JUGA :

Dana Nasabah Raib Rp2,2 Miliar, Kejati Sulsel Tetapkan Analis Kredit Bank Jadi Tersangka

Penetapan Tersangka NAM dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti berupa saksi 120 orang, Ahli 4 orang, dokumen surat dan petunjuk, serta barang bukti yang diperoleh.

Dari keterangan konferensi pers tersebut tim penyidik Kejagung mengungkap dugaan kerugian keuangan negara yang nilainya sangat pantastis.

Adapun nilai kerugian yang timbul dari kegiatan pengadaan alat TIK tersebut diperkirakan sekitar Rp1.980.000.000.000 (satu triliun sembilan ratus delapan puluh miliar rupiah), yang saat ini masih dalam penghitungan lebih lanjut oleh BPKP.

Atas dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan tersangka NAM, dirinya disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Untuk kepentingan penyidikan, Tersangka NAM dilakukan penahanan Rutan selama 20 (dua puluh) hari ke depan sejak hari ini tanggal 4 September 2025 di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

(Enal Mappirewa-ideNews)