Himpunan Advokat Pengacara Indonesia (HAPI) DPD Jabar Mengadakan Pelantikan Advokat Di Pengadilan Tinggi Bandung

BANDUNG I IdeNews – Himpunan Advokat Pengacara Indonesia (HAPI) Jawa Barat, hari ini telah menjalankan amanah Undang-undang Advokat 18 Tahun 2003, yaitu melantik dan Mengambil Sumpah Advokat. DPD HAPI yang di wakili ketua Deni Hermawan SH MH, Joseph, S.H dan Dr Syafrial Bakrie SH MH.

Sedangkan perwakilan dari DPP HAPI yang hadir adalah Dr Tasrif SH MH., Dr (c) Hilman Himawan SH MH M.Kn dan Ragil Teguh SH, menggantikan Ketua umum HAPI Enita dan Sekjen HAPI Bob Hasan yang berhalangan hadir.   

Pelantikan ini berlangsung di Pengadilan Tinggi Bandung yang dipimpin langsung oleh Hakim Ketua Pengadilan Tinggi bandung, pada Rabu (28/2/2024). 

Pelantikan dan Penyumpahan Advokat hari ini di pimpin oleh Hakim Ketua Pengadilan Tinggi  Bandung Dr.H Syahrial Sidik S.H., MH. Beliau berpesan kepada para calon advokat bahwa setinggi apapun gelar di bidang hukum, jika belum di sumpah di Pengadilan Tinggi tidak akan bisa mewakili kuasa untuk bersidang di Pengadilan.

 Kemudian Ketua Pengadilan Tinggi berpesan agar para Advokat yang dilantik dapat menjaga marwah Advokat sebagai Penegak Hukum yang setara dengan Hakim, Jaksa dan Penyidik, Advokat juga harus  mempunyai Raga yang sehat, batin yang tenang serta pemikiran cemerlang agar dapat menegakan keadilan secara lurus.

Diketahui dalam sistem hukum yang berlaku Indonesia, terdapat empat pilar penegak hukum yang berkeadilan. Yaitu unsur penyidik (kepolisian), penuntut (kejaksaan), hakim (pengadilan) dan advokat (penasihat hukum).

Empat pilar penegak hukum ini memiliki kedudukan yang sama dan tidak ada satu yang lebih tinggi dari yang lainnya, sehingga apabila salah satu pilar patah, maka dapat dipastikan hukum tidak akan bisa berdiri tegak.

Pada kesempatan yang sama Ketua DPD HAPI Jabar Deni Hermawan SH menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh advokat yang disumpah.

“Setelah sah disumpah dan dilantik menjadi advokat sesuai uu 18 tahun 200 maka advokat berstatus sebagai aparat penegak hukum yang dijamin oleh Pasal 5 Uu 18 tahun 2003,” ungkapnya.

“Advokat harus menjaga sikap, perilaku serta memperhatikan kode etik advokat dan etika profesi advokat,” imbuhnya. 

Organisasi Advokat HAPI yang lahir tahun 1993,  sebagai 1 dari 8 organisasi Advokat yang tugas dan fungsinya terdapat dari Hukum Publik uu 18 tahun 2003 dalam pasal 32 dan 33, adalah organisasi Induk penggagas Kode Etik advokat tahun 2002 dan UU 18 tahun 2003, HAPI sebagai salah satu induk organisasi advokat bersama IKADIN, AAI, IPHI, APSI, HKHPM, AKSI, SPI. 

Kemudian pada Tahun 2004 menandatangani pendirian Peradi sebagai harapannya adalah terdapat organisasi tunggal yang mengawasi dan memberhentikan advokat, bukan lah menggantikan 8 organisasi advokat dan kemudian  perpecahan terjadi sehingga HAPI bersama Ikadin, IPHI dan APSI menandatangin pendirian KAI pada tahun 2008.

(Wartawan : Hilman/Editor : Nale - Idenews)