Dugaan Pemalsuan Dokumen Mencuat ke Publik, Sayid Abdul Rasyid Anggota DPRD Kalimantan Tengah Terancam Dicopot

JAKARTA | ideNews.id - Kasus dugaan Pemalsuan Dokumen oleh salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah kini mencuat ke publik.

Adalah Sayid Abdul Rasyid, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diduga melakukan pemalsuan dokumen yang digunakan saat melakukan pendaftaran sebagai calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.

Sayid Abdul Rasyid maju sebagai calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dari daerah pemilihan (DAPIL) Kalteng 1 meliputi Kota Palangkaraya, Katingan dan Gunung Mas.

Mewakili partai PKB saat ini, Sayid Abdul Rasyid kini duduk sebagai salah satu dari 45 orang anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah periode 2024-2029.

Hal itu sesuai dengan yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No.100.2.1.4.3417 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Masa Jabatan Tahun 2024 - 2025.

Namun dibalik jabatan Sayid Abdul Rasyid, diduga terdapat data dan dokumen yang berbeda serta tidak berkesesuaian antara Ijazah, Dokumen sah kependudukan (E-KTP & KK), biodata, termasuk nama dalam kertas suara dan juga di SK Mendagri terkait pengangkatan Anggota DPRD Kalimantan Tengah.

BACA JUGA :

Usai Diperiksa Tim Pidsus Kajari Kabupaten Sukabumi, Dua Oknum DLH Ditetapkan Sebagai Tersangka Korupsi Persampahan

Hasil penelusuran tim media ideNews juga menemukan data bahwa diduga ada perbedaan dan ketidaksesuaian antara nama dan tanggal lahir antara Ijazah dan dokumen kependudukan sah Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Sayid.

Perbedaan nama, antara Sayid Rasyid yang tertulis di Ijazah dan Sayid Abdul Rasyid di E-KTP dan KK hanya dijelaskan dalam Surat Pernyataan bermaterai tertanggal 5 Juli 2023.

Untuk mendapatkan informasi terhadap yang bersangkutan, media ideNews melakukan konfirmasi dan klarifikasi melalui WhatsApp ke nomor pribadi Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Sayid Abdul Rasyid pada Senin, (30/6/2025) sekitar pukul 16.27 WIB.

Beberapa pertanyaan dan konfirmasi terkait dugaan pemalsuan dokumen, persoalan perbedaan nama, tanggal lahir, bulan lahir dan data lainnya yang saling berbeda dan tidak berkesesuaian tersebut,  namun tidak mendapatkan respon atau konfirmasi apapun.

Sebagai pengetahuan umum, bilamana ada perubahan atau penggantian nama, maka harus melalui Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri tempat masyarakat mengajukan permohonan.

Sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) UU No 23 Tahun 2006 yang berbunyi Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat pemohon.

Hal serupa juga dijelaskan di Pasal 77 UU No 24 Tahun 2013 atas perubahan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk.

Masyarakat berharap agar kasus dugaan Pemalsuan Dokumen yang diduga dilakukan oleh Sayid Abdul Rasyid harus mendapatkan perhatian serius oleh Polda Kalimantan Tengah, dan proses hukumnya harus diusut secara transparan dan terang-benderang.

Pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Kalimantan Tengah harus mengambil langkah tegas terhadap posisi Sayid Abdul Rasyid sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah jika benar ada dugaan Pemalsuan Dokumen.

Hingga berita ini diturunkan pihak bersangkutan dalam hal ini Sayid Abdul Rasyid belum memberikan konfirmasi dan Klarifikasi apapun terkait dengan persoalan dugaan Pemalsuan Dokumen dirinya.

(Enal Mappirewa - ideNews)