Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang Memeriksa Permohonan Praperadilan

JAKARTA | ideNews - Tim Kuasa Hukum dari Pelapor Sdr. Giman , pada hari Senin 01 Juli 2024 pada

pukul 11.00 WIB Siang akan hadir di Kantor Komisi Yudisial yang beralamat di
JI. Kramat Raya No.57, RT.8/RW.8, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450 untuk menyampaikan pengaduan
terhadap Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan
dengan register nomor: 5/Pid.Pra/2024/PN.Jkt. Brt. yang telah diputus pada hari Senin 03 Juni 2024.

BACA JUGA :

ARUN Dukung Penyempurnaan Undang- undang Kepolisian Tentang Penegakan Hukum

Majelis Hakim Tunggal yang memeriksa perkara Praperadilan diduga melanggar
ketentuan point 8 dan 10 sebagimana yang diatur dalam Pelanggaran Kode Etik
& Pedoman Perilaku Hakim yang tidak berdisiplin tinggi dan tidak bersikap
profesional dalam mengadili perkara tersebut.
Adapun perbuatan yang dilakukan oleh Terlapor yaitu sebagai berikut :

Drs. Purba Hutapea, SH.,M.Soc.,Sc dan Tim di kantor Komisi Yudisial Republik Indonesia, Salemba Jakarta Pusat.

1. Terlapor mengabaikan ketentuan Pasal 76 ayat 1 KUHP, mengenai Ne Bis In
Idem, khususnya mengenai Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum
tetap. Terlapor dalam mengabulkan permohonan Praperadilan telah
menggunakan putusan Perdata seolah putusan tersebut adalah putusan pidana
akibatnya, putusan tersebut telah menguntungkan Pemohon Praperadilan.

2. Terlapor mengabaikan adanya 2 putusan Praperadilan yang telah
mempertimbangkan masalah NEBIS IN IDEM, sehingga lagi-lagi Termohon
dengan sengaja mengabaikan fakta sebenarnya dan menguntungkan Pemohon
Praperadilan.
3. Terlapor mengabaikan ketentuan pasal 76 ayat 1 mengenai NEBIS IN IDEM,
dimana dalam putusan Pidana yang menghukum EKA HALIM tidak bertalian
dengan laporan polisi yang dilaporkan oleh GIMAN atau PELAPOR, dimana
tempus delicti, locus delicti, korban yang berbeda dengan putusan Pidana
Nomor: 1284/Pid.B/2020/PN.JKT.BRT tertanggal 2 Desember 2020.
4. Terlapor mengabaikan adanya minimal 2 alat bukti didalam putusannya. Saksi
tidak mengetahui mengenai peristiwa adanya laporan polisi atas nama giman
maupun Suryawan Santosa dan mengabaikkan bukti copy dari Copy.
5. tidak menjalankan prosedur acara praperadilan mengenai acara replik dan duplik. terlapor melarang adanya replik dan duplik dalam praperadilan.
6. Tidak menjalankan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. terlapor berpihak kepada pemohon praperadilan, yang tidak pernah menegur  dan sidang di mulai pada pukul 17.00 WIB.
7. Terlapor dalam memutus perkara praperadilan melebihi batas waktu yang sudah diatur sebagaimana di sebutkan didalam ketentuan pasal 82 KUHAP Ayat  1 huruf C" mengenai waktu tujuh hari putusan praperadilan yang di putus.

Wartawan media ideNews.id, Herman SS yang melakukan peliputan terkait pelaporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim di kantor Komisi Yudisial Republik Indonesia Salemba Jakarta pusat, Senin (1/7/2024).

Bahwa Kuasa Hukum Pelapor, menganggap putusan praperadilan ini janggal dan tidak berdasarkan hukum. sehingga pelapor mengadukan terlapor selaku ketua majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. 

BACA JUGA : 

Hari Bhayangkara RI ke-78: Tema, Logo, Twibbon hingga Sejarah Singkatnya

kepada ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia atas dugaan melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.
Jakarta 01 juli 2024 .

Tim Kuasa Hukum Giman.
1. Drs. PURBA HUTAPEA, S.H., M.Soc.Sc.
2. KLIUVERT M.P. OMBUH, S.H.
3. VIDI ROMEO MARHURAJA HUTAPEA, S.H.
4. BOBBY PANTAS, S.H.
5. BETHA LEWINSKY SIAHAAN, S.H.
EightyEight Kasablanka Prudential Centre Bullding Tower B, Floor 7
Alamat :
EightyEight Kasablanka Prudential Centre Building Tower B, Floor Th
JD. Casablanca Raya, Kav. 88, Jakarta Selatan 12870,
Telepon: 021-828-500-86

 (HermanSS-ideNews)