Diduga Mark-up DPA SKPD 2020 dan 2022, ARUN Laporkan Oknum Pejabat Pemda Kotabaru ke Kajati

KOTABARU-KALSEL I ideNews - Selasa, (16/7/2024) Tim Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) Kalimantan Selatan yang diwakili M. Hafidz Halim, S.H., Ansori, S.H., dan M. Saiful Ihsan, S.H., terlihat menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) & Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) baik tahun 2020 maupun 2022 Kabupaten Kotabaru di Kejaksaan Tinggi Banjarmasin.

Serah terima berkas langsung di sambut Nanda Perdana, S.H. yang merupakan salah satu Pegawai Jaksa di Kejaksaan Tinggi Banjarmasin kemudian selanjutnya diserahkan kepada Petugas Pelayanan Terpadu Kejaksaan Tinggi untuk di Disposisi kan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Banjarmasin.

Berkas laporan Tim Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) Kalimantan Selatan yang diwakili M. Hafidz Halim, S.H.telah diterima langsung di sambut Nanda Perdana, S.H. yang merupakan salah satu Pegawai Jaksa di Kejaksaan Tinggi Banjarmasin kemudian selanjutnya diserahkan kepada Petugas Pelayanan Terpadu Kejaksaan Tinggi untuk di Disposisi kan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Banjarmasin. (poto:Syam/dok.ideNews)

Saat di Konfirmasi oleh media ideNews "Hafidz Halim tidak terlalu banyak membuka Suara, namun sempat mengatakan kepada awak media biarkan Saja Jaksa Tinggi Nanti Bekerja, siapa saja Pejabat Kotabaru yang menjadi Target mereka berdasarkan bukti yang kami bawa terkait dokumen DPA SKPD & DPPA SKPD 2020 serta 2022 beserta FC Kwitansi, ya kita tunggu saja," ucap Hafidz Halim.

"yang jelas ARUN KALSEL meminta Kejati untuk mendalami Dokumen tersebut dan ARUN KALSEL akan terus mengawal proses Penegakan Hukum hingga Ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia," Tutupnya

Media ini pada pemberitaan berikutnya akan Mengkonfirmasi Pejabat Jaksa Pada Kejaksaan Tinggi Banjarmasin terkait Data Apa saja yang telah di Laporkan ARUN KALSEL.

(Red).