DPP PSI Minta KPK Segera Usut Tuntas Dugaan Korupsi Bansos Rp2.85 Triliun Di DKI Jakarta Tahun 2020

Jakarta, IdeNews.id – Kasus dugaan korupsi Bantuan Sosial (Bansos) pada tahun 2020 sebesar Rp2.85 Triliun yang melibatkan Perum Pasar Jaya kini terus bergulir, hal ini direspon serius oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP) PSI pada Sabtu 14/1/2023.

DPP PSI sebagai partai yang selalu konsisten dan konsen dalam hal memperjuangkan hak-hak masyarakat seperti yang terjadi di DKI Jakarta ini. Melalui twitter resminya dengan akun @psi_id, 12:55, 14 Jan 23.

“Korupsi Bansos DKI Jakarta sangat keji, para pelaku harus dihukum seberat-beratnya,”.

Kemudian dilanjutkan dengan pernyataan dari Ariyo Bimmo, Juru Bicara DPP PSI “Melakukan korupsi dari dana bansos adalah hal yang sangat keji dan tidak berperi kemanusiaan. Ini kejahatan luar biasa. Bayangkan, dana untuk rakyat yang sangat membutuhkan malah masuk ke kantong sendiri. Aparat hukum, terutama KPK, harus segera bertindak. Mereka yang terlibat harus dihukum se  

Kemudian Sigit Widodo juga dalam akun twitternya mencuit bahwa beras 1000 ton jika disalurkan bisa dikonsumsi kurang lebih 200ribu keluarga disaat pandemi, namun membiarkannya membusuk disuatu gudang jelas merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan.

@sigitwid, 12:39, 14 Jan 23,”Menimbun 1.000 ton beras yg seharusnya bisa dikonsumsi 200 ribu keluarga di saat pandemi dan membiarkannya membusuk di gudang jelas merupakan tindakan yg tidak bisa dibenarkan.

Pelakunya sangat keji dan tidak bermoral,”ujar Sigit Widodo dalam cuitannya.

BACA JUGA :

Viral : Hasil Investigasi Timbunan Beras Bansos Yang Membusuk, Diduga Dari Dana Covid-19 Rp 2,85 Triliun Tahun 2020 Era Anies Baswedan

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Sosial  DKI Jakarta, Premi Lasari akhirnya angkat bicara terkait dengan viralnya hasil investigasi dugaan Korupsi Bansos tahun 2020 yang telah dibagikan oleh pegiat sosial media dengan akun twitter @kurawa.

“Intinya memang kalau kami sih memang pernah berkontrak dengan Perumda Pasar Jaya," ungkapnya di Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.  Saya pastikan, kami berkontrak habis 31 Desember 2020," , Ujar Premi dikutup dari Kompas TV, Jumat (13/1/2023).

Sementar itu Pj. Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono memberikan tanggapan terkait dengan hal terebut, ia mengatakan bahwa ia tidak tahu-menahu tentang adanya beras Bansos yang masih tertimbun dan belum tersalurkan. Namun Heru telah melakukan proses rekonsiliasi data terkait dengan data penerima Bansos.

 “Saya disini sudah tiga empat kali membahas mengenani data, rekonsiliasi data,kalau yang lalu-lalu saya nggak paham” ucap Heru di Balaikota.

Penanganan Bansos ini sebenarnya diperuntukan kepada warga DKI Jakarta, saat Indonesia sedang dilanda Pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Namun sejak temuan investigasi tersebut viral dan dibagikan di sosial media twitter dengan akun @kurawa dimana terlihat tumpukan ribuan ton beras 5kg di salah satu pergudangan di wilayah Pulogadung, yang diduga sengaja tidak disalurkan ke warga. (Nale)