DPD ARUN DK Jakarta Gemakan Pernyataan Sikap Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (DPP ARUN)

JAKARTA | idenews.id - Menyikapi dinamika politik dan isu-isu nasional serta kondisi sosial saat ini, Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (DPP ARUN) mengeluarkan pernyataan Sikap pada Selasa, (11/8/2026).

DPP ARUN menginstruksikan kepada seluruh jajaran organisasi untuk segera mengambil langkah-langkah strategis organisasi.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (DPD ARUN) Daerah Khusus Jakarta, Paisal Sangadji merespon positif pernyataan sikap tersebut.

"saya menginstruksikan kepada seluruh jajaran DPD ARUN DK Jakarta untuk menggunakan seluruh instrumen organisasi dan sosial media dalam rangka mempublikasikan dan menggemakan Pernyataan Sikap DPP ARUN agar tersampaikan secara jelas dan utuh kepada masyarakat luas," ucapnya.

"DPP ARUN Dukung Riset Mahasiswa di SPPG, Tegaskan Negara Tidak Boleh Kalah oleh Kartel"

Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara (DPP ARUN) menyatakan dukungan penuh pada upaya Aliansi Mahasiswa Menjawab (AMM) dalam melakukan riset dan program live in di beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Hal ini disampaikan usai diskusi gabungan bersama Aliansi Mahasiswa Menjawab yang mengangkat agenda utama "Pemaparan Hasil Pra Riset Live In di Dapur SPPG Mekar Baru Tangerang & Diskusi Implementasi Pasal 33 UUD 1945". Forum strategis ini dihadiri oleh jajaran pengurus DPP ARUN, LBH Tridharma Indonesia, Koordinator Kecamatan BGN Mekar Baru, Srikandi DPP ARUN, pelaku UMKM Rantai Pasok SPPG Mekar Baru, BUMDes Mekar Baru, PIC SPPG Muli Merauke, Asisten Lapangan (Aslap) SPPG Mekar Baru, serta perwakilan dari enam yayasan pengelola SPPG.

1. Landasan Konstitusi dan Keadilan Sosial

DPP ARUN memberikan dukungan moril penuh terhadap riset dan program live in yang dilaksanakan oleh Aliansi Mahasiswa Menjawab di berbagai SPPG di Indonesia. Gerakan akademis yang berpihak pada rakyat ini lahir dari kesadaran konstitusional yang kuat berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 serta semangat perwujudan sila kedua dan kelima Pancasila: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Ketua Umum DPP ARUN, Dr. Bob Hasan, S.H., M.H., menyebut langkah adik-adik mahasiswa sebagai peta jalan perwujudan keadilan sosial dengan jiwa kemanusiaan yang adil dan beradab.

"ARUN secara penuh memberikan dukungan moril atas gerakan akademis yang berpihak pada rakyat ini," tegas Bob Hasan di Kantor DPP ARUN Jakarta, Selasa 11 Agustus 2026.

2. Penguatan Ekonomi Mikro dan Pelibatan UMKM Lokal

Temuan pra-riset dan live in di SPPG Mekar Baru, Tangerang, Banten, membuktikan dampak konkret tata kelola SPPG terhadap perekonomian lokal apabila dijalankan sesuai petunjuk pelaksanaan (juklak), petunjuk teknis (juknis), dan Perpres Nomor 115 Tahun 2025.

Sekretaris Jenderal DPP ARUN, Bungas T. Fernando Duling (Nando), menyatakan dari hasil riset AMM, terlihat secara jelas dan nyata dampak riil Pasal 33 UUD 1945 terhadap pertumbuhan ekonomi mikro.

"Adanya penyerapan UMKM sebagai rantai pasok dan pelibatan tenaga kerja lokal sebagai relawan dapur terbukti mampu meningkatkan daya beli masyarakat setempat," ungkap Nando.

3. Dukungan Srikandi DPP ARUN terhadap Riset SPPG

Ketua Srikandi DPP ARUN, Linda Kartika Dewi, menekankan pentingnya sinkronisasi tiga data kunci:

• Keterbukaan Data Capaian Pertumbuhan Gizi penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG);

• Data Real-Time Serapan Rantai Pasok dari UMKM, koperasi, petani, dan peternak lokal di SPPG; serta

• Data Pertumbuhan Daya Beli Masyarakat Lokal hasil penyerapan tenaga kerja/relawan dapur.

"Bila ketiga data tersebut dapat tersinkronisasi dengan baik, maka akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan serta maksimalnya peran Koperasi Desa Merah Putih sebagai pilar ekonomi di tingkat akar rumput," ujar Linda.

4. Komitmen Gerakan Lanjutan: "September Sejarah Emas" & Pembentukan Kabinet Tantangan

DPP ARUN mendukung penuh agenda riset lanjutan Aliansi Mahasiswa Menjawab yang mengusung spirit Rapat Ikada sebagai wujud "September Sejarah Emas" (19 Agustus – 6 September 2026). DPP ARUN dijadwalkan akan melepas secara resmi pemberangkatan peserta riset pada 18 Agustus 2026.

Sebaran Lokasi Riset Lanjutan SPPG Yayasan Mitra:

• Jawa Barat: 3 SPPG di Kuningan, 1 SPPG di Bandung, dan 1 SPPG di Bogor (Yayasan Kartika Chandra Triguna Sejahtera & Yayasan Telaga Kasih Nusantara).

• Banten: 2 SPPG di Kab. Tangerang, termasuk SPBG Mekar Baru (Yayasan Relawan Sehat Indonesia & Yayasan Cahaya Ilmu Sikancil).

• Riau & Papua: 1 SPPG di Bengkalis (Riau) dan 1 SPPG di Merauke (Papua) (Yayasan Surya Jaga Pangan Nusantara).

Menanggapi dinamika sosial-ekonomi terkini, Sekretaris Jenderal DPP ARUN, Bungas T. Fernando Duling, mempertegas langkah taktis organisasi:

"Melihat situasi dan keadaan hari ini, Dewan Pimpinan Pusat DPP Advokasi Rakyat untuk Nusantara (ARUN) akan mengambil langkah-langkah gerakan nyata dengan membentuk 'Kabinet Tantangan'. Pokok utama dari gerakan ini ditujukan untuk mengawal dan menegakkan kembali amanat Pasal 33 UUD 1945, demi terwujudnya kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

5. Koridor Hukum, Etika Akademis, dan Pendampingan

DPP ARUN menekankan pentingnya menjaga tata kelola gerakan agar tetap berada di jalur akademis, etis, dan legal.

Ketua Harian DPP ARUN, Johnny Situwanda, S.H., M.H., mengingatkan:

"Kami membersamai semangat 'Rapat Ikada' ini. Namun, kami mengingatkan dan memastikan agar adik-adik mahasiswa tetap menjaga etika, berkomunikasi, bersosialisasi, serta berkoordinasi secara aktif dengan pihak kampus masing-masing."

Seluruh rangkaian kegiatan riset dan live in ini dipastikan berjalan tertib, aman, dan sesuai kaidah hukum melalui pendampingan langsung dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tridharma Indonesia.

Jakarta, 11 Agustus 2026

(Sumber: Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara (DPP ARUN)