DPC ARUN Kepulauan Seribu bersama DPD ARUN Daerah Khusus Jakarta, Advokasi Ratusan Mayarakat Nelayan Muara Angke Yang Suit Mendapatkan BBM Solar Subsidi

JAKARTA | idenews.id – Ratusan masyarakat nelayan Muara Angke Jakarta Utara mengeluhkan kelangkaan dan sulitnya mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar Subsidi

Kelangkaan BBM jenis Solar bersubsidi di wilayah pelabuhan perikanan Muara Angke, Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang terjadi beberapa pekan terakhir

Hal itu terungkap dalam pertemuan dengan Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan (UP3) Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian pada Jumat, (4/9/2026)

Akibat dari sulitnya mendapatkan BBM solar subsidi menyebabkan banyak nelayan yang tidak melaut mencari ikan sebagai mata pencaharian utama.

Keadaan tersebut membuat ratusan nelayan ingin menyampaikan aspirasinya langsung ke UP3, namun atas permintaan beberapa  pihak setelah bernegosiasi dengan perwakilan nelayan melalui ketua Dewan Pimpinan Cabang Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (DPC ARUN) Kepulauan Seribu akhirnya disepakati mereka diwakili sekitar 15 orang untuk melakukan audiensi.

BACA JUGA:

Keberadaan Kapal Tradisional Sebagai Alat Transportasi Penyeberangan Masyarakat dan Wisatawan dari Pelabuhan Muara Angke ke Kepulauan Seribu Masih Menjadi Primadona Hingga Saat Ini

Belasan masyarakat nelayan Muara Angke tersebut langsung  didampingi tim dari KSB DPC ARUN Kepulauan Seribu/Jakarta Utara, Juwanto Bayu Setya, Rojali dan Musleh, Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD ARUN Daerah Khusus Jakarta, Zaenal Mappirewa, S.Kom, M.I.Kom, dan Ketua Bidang DPP ARUN, Doli Sangadji, S.H, M.H dan Efendi Nurlette, S.H

Mereka mendatangi gedung Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan (UP3) Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, untuk mempertanyakan penyebab kelangkaan BBM solar tersebut
Kedatangan para masyarakat nelayan diterima kepala UP3, dimana pertemuan tersebut juga dihadiri  DPP ARUN, DPD ARUN DKJ, DPC ARUN Kepulauan Seribu, ketua HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia), serta aparat keamanan dari Kepolisian Pelabuhan Tanjung Priok dan Polairud,

Perwakian masyarakat neayan Muara Angke saat audiensi dengan Kepala UP3 terkait untuk menyampaikan aspirasi serta mempertanyakan adanya penolakan serta sulitnya mendapatkan Solar bersubsidi khusus nelayan yang berlangsung di Kantor UP3 Muara Angke Jakarta Utara.(poto:En/derr/dok.idenews)

Adapun agenda utama dari audiensi tersebut adalah untuk menyampaikan aspirasi serta mempertanyakan adanya penolakan serta sulitnya mendapatkan Solar bersubsidi khusus nelayan
 

"Solar di Muara Baru sejak tanggal 26 Agustus lalu susah sekali dan harus antre, sehingga saya terpaksa engga melaut," ucap Miki.

Salah satu perwakian masyarakat nelayan mempertanyakan rekannya yang sudah memiliki kelengkapan secara administrasi seperti pass/barcode,  surat rekom sesuai dengan kapasitas kapalnya namun tetap tidak bisa membeli solar subsidi di SPBN

"Beberapa hari yang lalu saya mendampingi nelayan yang sudah mempunyai pass/barcode,  surat rekom tapi tetap tidak bisa membeli solar subsidi, akhirnya kami tidak bisa melaut, sementara kebutuhan di rumah tidak bisa ditunda-tunda,” ungkapnya

Sementara itu Kepala UP3, Mahad kepada awak media mengatakan bahwa pada saat menentukan kuota BBM tahunan itu sudah ditentukan berdasarkan data yang sudah di input oleh UP3

"Tidak hanya kapal daerah, kapal muara angke pun kalau tidak masuk ke data kami, sehingga tidak menjadi data perhitungan, karena penting sekali data awal untuk menentukan kuota tahun berikutnya" terang Kepala UP3, Mahad.

Ketua DPC ARUN Kepulauan Seribu Juwanto Bayu Setya, dengan tegas mengatakan bahwa ia terpanggil membantu dan melakukan advokasi

“kami bertemu dan menerima keluhan masyarakat nelayan yang disampaikan kami terkait adanya penolakan terhadap nelayan yang membeli BBM di salah satu SPBN serta sulitnya mendapatkan solar subsidi, di pertemuan sehari sebelumnya,” kata Bayu

Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD ARUN Daerah Khusus Jakarta, Zaenal Mappirewa, S.Kom, M.I.Kom, menyoroti berkaitan birokrasi administratif yang justru membuat ribet masyarakat nelayan

"Persoalan administrasi jangan kemudian menjadi hambatan masyarakat nelayan ini untuk mendapatkan BBM solar bersubsidi sesuai kuota yang didapatkan," tegas Zaenal Mappirewa

“Berikan kemudahan kepada masyarakat nelayan untuk membeli solar subsidi, jika perlu buatkan Surat Rekomendasi tambahan dari Kepala UP3 sebagaimana yang diminta saudara-saudara kami masyarakat nelayan supaya tidak ada lagi penolakan saat membeli BBM solar bersubsidi,” tutupnya

Sementara itu perwakian DPP ARUN, Doli Sangadji, S.H., M.H turut mempertanyakan kelangkaan BBM solar bersubsidi kepada kepala UPPP saat duduk bersama melakukan diskusi, dan meminta agar para rakyat kecil seperti para nelayan ini jangan dipersulit untuk mendapatkan BBM sebagai modal utama melaut guna menafkahi keluarganya

"Para nelayan muara angke agar hak-hak mereka terkait persoalan BBM subsidi ini bisa didapat secepat mungkin, agar mereka bisa melaut dan bisa menafkahi anak dan istri mereka," ujar Doli Sangadji

(Derry/ideNews-Jakarta)