BASA REKAN Keberatan atas Tindakan PSDKP Kotabaru, Diduga Sewenang-wenang Terkait Proses Penyitaan Kapal Nelayan Kliennya

KOTABARU-KALSEL | idenews.id – Pihak Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSKDP) Kotabaru mendapat kritik keras dari kantor Advokat BASA REKAN.

Hal itu berkaitan dengan penangkapan kapal pengangkut ikan KM Bunga Mawar 9 (28 GT) milik H. Henri oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP).

Kuasa hukum pemilik kapal menilai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap Pemilik dan Nakhoda Kapal, serta proses penyitaan kapal yang dilakukan petugas menurutnya diduga cacat hukum.

BAP yang disusun pihak PSDKP Kabupaten Kotabaru, A`ang Kunaefi, A.Md, menyatakan kapal dituduh melakukan alih muatan (transhipment) tanpa izin serta beroperasi tanpa Standar Laik Operasi (SLO) yang sah.

Atas dugaan tersebut, pemilik KM Bunga Mawar 9 terancam sanksi administratif dengan denda hingga Rp.60 juta.

Kantor Advokat Badrul Ain Sanusi Al-Afif, S.H., M.H. (BASA REKAN) yaitu M. Hafidz Halim, S.H., selaku kuasa hukum pemilik kapal membantah tuduhan tersebut.

Menurutnya, isi BAP yang dijadikan dasar penindakan tidak sejalan dengan aturan yang ada, khususnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

“BAP ini cacat hukum. PP No. 28 Tahun 2025 mengatur sanksi administratif harus diberikan berjenjang, mulai dari teguran tertulis. Klien kami baru pertama kali diperiksa dan tidak pernah mendapat teguran, sehingga denda tidak bisa serta-merta dijatuhkan, apalagi petugas sering menggunakan pernyataan yang cenderung mengintervensi bahasa hukum pidana kepada Nelayan, itu yang harus saya luruskan, kebanyakan dari mereka tidak tahu tentang dokumen SLO karena tidak pernah disosialisasikan, yang saya dengar sudah pernah ada Nelayan lainnya yang bayar denda karena takut,” ucap Halim, Jumat, (22/8/2025).

Halim juga menegaskan bahwa Pasal 357 dan 359 PP No. 28 Tahun 2025 hanya memperbolehkan denda jika pelaku usaha mengabaikan teguran.

“Teguran itu tidak pernah ada. Artinya, keputusan langsung mendenda kapal jelas bertentangan dengan hukum,” terangnya.

Selain denda, Halim Hafidz juga menyoroti proses penyitaan kapal yang menurutnya sempat terjadi ketegangan di kantor Satwas PSDKP Kotabaru.

Hal itu disebabkan karena petugas tidak mau membuat berita acara penyitaan sementara kapal ingin ditahan oleh pihak PSDKP hingga hari senin untuk mendapatkan kepastian dari Petugas Tarakan sehingga tidak memberikan jaminan keamanan terhadap barang sitaan kapal.

“Yang janggal, justru pemilik kapal disuruh menjaga sendiri atas kapal yang mau ditahan, aneh sekali diminta Berita Acara Penyitaan petugas tidak mau memberi dengan alasan Hari Senin dikomunikasikan dulu dengan Petugas PSDKP Tarakan, lebih baik Kapal saya suruh pemilik tarik saja, saya yang tanggungjawab, jika sesuai hukum, pihak penyitalah yang wajib bertanggung jawab atas keamanan barang sitaan. Ini menimbulkan pertanyaan besar,” tegas Halim.

Kantor Advokat BASA REKAN yang diwakili oleh M.Hafidz Halim kepada media mengatakan, dirinya memastikan akan melayangkan nota keberatan resmi kepada PSDKP agar asas kepastian hukum ditegakkan terhadap Nelayan.

 “Kami ingin aturan dijalankan secara adil dan transparan, Jangan sampai Aparat Negara justru memberatkan para Nelayan dengan prosedur yang keliru,” tutup Halim.

Media ideNews menghubungi pihak PSDKP, A`ang Kunaefi, A.Md untuk meminta konfirmasi dan klarifikasi terkait dengan hal tersebut.

Mengenai keberatan tim kuasa hukum pemilik kapal yang terancam denda administratif hingga 60 juta rupiah, A`ang mengatakan mungkin bisa dilihat dulu terkait pasal 356.

“Untuk membahas ini, mungkin bisa dilihat dan dipelajari dulu PP Nomor 28 Tahun 2025 pasal 356 sampai 362 tentang sanksi administrative bidang Kelautan dan Perikanan. Terkait kuasa hokum keberatan, sebenarnya apa ya diberatkan karena belum ada putusan dari KKP terkait denda,” ucap A`ang melalui pesan WhatsApp, Sabtu malam, (23/08/2025).

Dalam hal penerapan sanksi administratif berjenjang, A`ang juga menanggapi hal tersebut dengan mengatakan tahapan-tahapan sanksi dan kategorinya yang menentukan adalah panitia yang ditunjuk dari KKP.

“Pengenaan sanksi administrasi berupa pengenaan Surat Peringatan, denda bahkan lanjutan kepemeriksaan pidana dalam peraturan ada kategorinya. Dan ini nanti yang menentukan adalah panitia yang ditunjuk dari KKP setelah kami menyampaikan hasil pemeriksaannya,” tutur A`ang Kunaefi.

(Abdul Rasyid-ideNews)