Apakah Negara Mendandani Ketidakadilan dengan Menyeragamkan Jubah dan akan Mengabaikan Kesejahteraan?

Apakah Negara Mendandani Ketidakadilan dengan Menyeragamkan Jubah dan akan Mengabaikan Kesejahteraan?

Oleh: Arman Jaya

IdeNews.id - Baru saja, linimasa kita diramaikan oleh diskusi mengenai seragam KORPRI. Bagi sebagian orang, batik biru bermotif pohon hayati itu adalah simbol kebanggaan dan kemapanan. Namun, bagi para pejuang PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) Paruh Waktu, kain biru itu terasa lebih seperti beban ketimbang penghargaan, terlebih bagi mereka yang telah puluhan tahun mengabdi menanti titik Sejahtera. Momen itu tentu kita bersamai dengan sukacita dan rasa bangga terhadap mereka.

Namun skeptis menggerogoti perihal hari-hari setelahnya, ada sebuah fenomena psikologis yang disebut Bandwagon Effect, kecenderungan seseorang untuk mengikuti arus atau perilaku kelompok agar merasa "diakui".

Dalam konteks birokrasi, negara seolah sedang memainkan efek ini secara masif. Mereka memberikan jubah yang sama kepada semua orang, namun dengan isi kantong yang jauh berbeda.

Ilusi dalam lipatan kerah, bayangkan dan pikirkan saja seorang pekerja yang direkrut dengan skema paruh waktu. Jam kerja yang mungkin terbatas, dan gaji yang dibawa pulang mungkin hanya cukup untuk menyambung napas hingga tengah bulan. Namun, di hari-hari tertentu, ada kewajiban berdiri tegak dengan seragam KORPRI yang lengkap dengan atributnya.

Secara visual, ia memanggul citra negara. Secara sosiologis, ia dipandang sebagai elite. Namun secara ekonomi, ia hanyalah aktor yang dipaksa memainkan lakon kesejahteraan di atas panggung yang rapuh. Negara sedang "memeras" rakyatnya dengan cara yang sangat halus, mereka membeli dan mengenakan identitas (simbolik) kelas menengah atas, sementara hak-hak dasarnya masih berserakan di lantai terbawah.

Ini bukan sekadar soal baju. Ini soal bagaimana negara menciptakan citra kesetaraan semu untuk menutupi lubang besar bernama ketidakadilan upah.

Jika kita menengok ke samping, menakar Mentara PNS, PPPK, dan "Kemerdekaan" Pekerja Lepas, kita akrab melihat kerumunan orang di kafe-kafe dengan laptop mereka, para pekerja lepas atau freelancer, atau orang-orang yang tampak tak punya pekerjaan namun penghasilan berjalan terus.

Secara status, mereka mungkin sama-sama "tidak tetap" dengan PPPK paruh waktu. Namun, ada satu hal fundamental yang membedakan mereka "Kedaulatan".

Seorang freelancer tidak memiliki tunjangan pensiun, tetapi mereka memiliki kemerdekaan atas tubuh dan waktu mereka. Mereka tidak perlu keluar uang untuk seragam dinas yang mahal. Mereka dinilai dari apa yang mereka hasilkan, bukan dari seberapa mirip mereka dengan atasannya.

Sebaliknya, PPPK paruh waktu terjebak dalam "limbo" (ketidakpastian). Mereka bisa saja kehilangan kemerdekaan ala freelancer karena harus tunduk pada disiplin birokrasi yang kaku, tetapi mereka juga tidak mendapatkan kemapanan layaknya ASN penuh waktu. Mereka dipaksa ikut dalam gerbong bandwagon birokrasi, membayar "tiket" berupa seragam dan atribut, namun hanya diperbolehkan duduk di kursi kelas ekonomi yang paling keras.

Ironisnya, seringkali biaya untuk tampil "seragam" ini harus keluar dari kantong pribadi yang sudah tipis. Di sinilah letak pemerasannya. Negara menuntut rakyatnya untuk terlihat rapi dan berwibawa demi menjaga citra instansi, tanpa mau tahu apakah uang untuk membeli kain batik itu diambil dari jatah susu anak atau biaya transportasi sebulan.

Seragam itu menjadi semacam jaring yang memerangkap. Begitu dipakai maka secara langsung terikat pada norma, etika, dan tuntutan moral sebagai abdi negara.  Tidak bisa lagi protes sekeras buruh pabrik, karena bajunya adalah baju "pejabat". Padahal, isi dompet mungkin saja lebih merana.

Pada akhirnya, kita harus bertanya, apakah negara ingin membangun birokrasi yang produktif, atau sekadar ingin membangun barisan foto yang estetik di media sosial?

Menyeragamkan pakaian tanpa menyeragamkan kesejahteraan adalah bentuk penindasan yang dipoles dengan rapi. Jika negara memang berniat memberikan keadilan, mulailah dengan memastikan hasil kerja mereka dihargai secara layak sesuai standar hidup manusiawi.

Jangan biarkan jubah KORPRI menjadi beban yang mencekik leher mereka yang sedang berjuang terlebih bagi yang menyandarkan pada profesi itu untuk menyambung hidup.

Karena pada titik tertentu, rakyat tentu sadar bahwa kebanggaan tidak bisa dimakan, dan kehormatan sejati seorang pekerja bukan terletak pada corak batiknya, melainkan pada keadilan yang ia terima setiap awal bulan.

Narasi tentang "penataan" tenaga non-ASN yang kabarnya bakal bermuara pada status PPPK Paruh Waktu terus didengungkan. Di atas kertas, ini terdengar seperti solusi heroik untuk menyelamatkan nasib jutaan honorer agar punya status kepegawaian yang jelas.

Tapi kalau kita mau jujur dan sedikit memakai nurani, kebijakan ini sebenarnya menyimpan bom waktu, sebuah boomerang yang siap menghantam balik para pekerja ini.

Ada keresahan yang mengganggu kebatinan, bahwaa kebijakan ini jangan-jangan cuma akal-akalan administratif supaya pemerintah terlihat sudah "membereskan" masalah honorer, tanpa benar-benar peduli pada urusan perut dan martabat mereka.

Ketakutan terbesar kali iini bukan soal beban kerja, tapi soal harga diri yang tersandera. Kita tahu sendiri bagaimana budaya birokrasi kita bekerja. Dengan status "paruh waktu" yang posisinya sangat rentan, para pegawai ini bakal jadi incaran empuk untuk dijadikan mesin politik.

Bayangkan, saat musim pemilu tiba, mereka yang statusnya "mengambang" ini akan sangat mudah ditekan. Atas nama loyalitas pada atasan atau jabatan, mereka dipaksa mengikuti arus penggiringan massa yang masif.

Pilihannya cuma dua, ikut perintah pimpinan, meski itu melanggar konstitusi dan hak asasi, atau bersiap kehilangan kontrak tahun depan. Ini bukan lagi soal pengabdian, ini soal bagaimana manusia dijadikan pion dalam papan catur kekuasaan.

Selain urusan politik, sekiranya ada tiga lubang besar yang menganga di depan mata para PPPK Paruh Waktu ini.

Pertama, soal posisi yang tidak stabil. Status paruh waktu ini seperti berdiri di atas pasir hisap. Alasan-alasan teknis seperti efisiensi anggaran atau restrukturisasi organisasi bisa dengan mudah dipakai untuk mendepak mereka. Risiko diberhentikan jauh lebih besar dibanding pegawai penuh waktu.

Kedua, karier yang mandek. Mereka seperti dipaksa masuk ke dalam kotak kecil tanpa tangga untuk naik. Peluang untuk naik jenjang atau mendapatkan tunjangan jabatan hampir tidak ada. Mereka disuruh bekerja profesional, tapi hak pengembangan diri tampak dibatasi.

Ketiga, soal nasib yang tergantung APBD. Ini yang paling menyedihkan. Gaji mereka bukan standar nasional, tapi mengikuti kemampuan fiskal daerah. Kalau daerahnya miskin, ya gajinya seadanya. Ini menciptakan kasta baru dalam birokrasi, mereka yang bekerja di tempat yang sama, tapi nasibnya ditentukan oleh "kebaikan hati" anggaran daerah masing-masing.

Skeptism membuncah, dengan pertanyaan tegas, di mana letak "penyejahteraan" yang sering dipromosikan negara? Kalau ujung-ujungnya mereka malah tetap merasa cemas setiap hari akan hari esok, kalau gajinya cuma cukup untuk sekadar tidak lapar, dan kalau suaranya masih bisa dibeli dengan ancaman kontrak, apakah itu layak disebut sejahtera?

Jangan-jangan, jalan "kesejahteraan" ini hanyalah cara halus untuk menutupi ketidakmampuan negara dalam menjamin hak rakyatnya. Kita sedang melihat sebuah sistem yang ingin terlihat rapi secara administrasi, tapi sebenarnya sedang meminggirkan kemanusiaan.

Pada akhirnya, kekhawatiran terhadap PPPK Paruh Waktu ini hanyalah sebuah jebakan manis. Sebuah cara halus untuk tetap memelihara tenaga kerja hemat anggaran yang bisa dikendalikan sepenuhnya, tanpa perlu memberikan jaminan masa depan yang layak.

Harapan terbesarnya adalah, semoga keresahan kecil ini salah, tapi melihat kenyataan di lapangan, rasa skeptis ini rasanya sulit untuk dibuang.

*Catatan ini tidak mengurangi rasa hormat juga tidak meremehkan para insan pengabdi yang telah dengan tulus dan ikhlas berkontribusi dalam porsinya masing-masing untuk kemajuan bangsa, seluruhnya mereka curahkan, Pikiran, Waktu, Moril-Materil dan Tenaganya dalam seluruh proses luar biasanya.