Wartawan Dilarang Meliput Acara Pilkada 2024, PWI HST Dan Media IdeNews Berikan Pernyataan Tegas

HULU SUNGAI TENGAH I ideNews – Insiden pengusiran wartawan oleh oknum panitia pelaksana peluncuran Pilkada 2024 yang digelar di Lapangan Dwi Warna Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) pada Minggu (23/6/24) telah mengundang perhatian khusus dari Wartawan  Senior media idenews.id, Zaenal Mappirewa, S.Kom.,M.I.Kom.,C.NSP.

Zaenal Mappirewa mengecam tindakan panitia yang melarang wartawan untuk masuk ke lokasi acara. Menurutnya, tidak ada aturan yang menyatakan bahwa wartawan yang bisa meliput acara hanya yang beranggotakan PWI.

Sebab bergabung atau tidaknya wartawan kedalam salah satu organisasi Pers itu adalah pilihan bukan kewajiban, namun hanya sebagai nilai tambah dalam peningkatan kualitas Jurnalis dan bukan persyaratan mutlak untuk bisa meliput atau tidak dalam sebuah kegiatan,  apalagi ini berkaitan dengan kepentingan publik.

BACA JUGA :

Ketua PWI HST Kecam Pengusiran Wartawan di Acara Peluncuran Pilkada 2024

Pihak panitia dan KPUD setempat seharusnya paham bahwa profesi wartawan dan tugas Jurnalistik itu sangat jelas dijamin oleh negara sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang PERS.

"Sepanjang perusahaan persnya punya legal standing sesuai dengan peraturan Dewan Pers dan wartawan yang bersangkutan resmi dengan menggunakan ID pers dari media yang bersangkutan, mereka berhak meliput," tegas Zaenal.

Zaenal menambahkan bahwa tindakan melarang wartawan dalam melaksanakan tugas peliputan atau kerja Jurnalistik sangat bertentangan dengan kebebasan Pers yang dijamin oleh UU.

Didalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam Bab II Asas, Fungsi, Hak, Kewajiban Dan Peranan Pers dengan terang benderang di atur dalam Pasal 4 ayat (1) Kemerdekaan Pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat (2) Terhadap Pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat (3) Untuk menjamin kemerdekaan Pers, Pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Artinya penyelenggara negara sekelas KPUD dan panitia pelaksananya harus paham betul peranan pers dan pers sebagai pilar ke 4 Demokrasi, apalagi ini kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan publik luas berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

BACA JUGA : 

Jangkauan Bidang Usaha Media Diperluas, Ini Alasan Dewan Pers

Jika benar ada oknum anggota KPUD atau oknum panitia yang diduga melakukan pengusiran terhadap wartawan dalam kegiatan tersebut maka jelas melanggar dan bisa dikenakan pidana dan denda sesuai dengan UU PERS.

"Bab VIII Ketentuan Pidana Pasal 18 ayat (1) menyatakan, "Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)."

"Ini bukan hanya soal hak wartawan, tapi juga hak publik untuk mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang," lanjutnya.

Salah satu wartawan dari media Shalokal, Bisrul, mengungkapkan bahwa dirinya tidak diizinkan masuk karena belum tergabung dalam PWI, meskipun ia memiliki kartu pers resmi.

"Saya sudah menunjukkan kartu pers saya, tapi tetap tidak diizinkan masuk karena alasan belum menjadi anggota PWI," keluh Bisrul.

Sementara itu, Yufa dari Barito Pos mengaku diminta keluar dari lokasi meskipun ia sudah berada di dalam.

"Saya sudah di dalam lokasi, tapi diminta keluar. Agar tidak menimbulkan keributan, saya memilih keluar," kata Yufa.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) HST, Syarifuddin, juga mengecam keras tindakan panitia yang mengusir wartawan dari lokasi acara. Menurut Syarifuddin, dua wartawan diusir sementara banyak masyarakat umum diperbolehkan masuk.

"Wartawan memiliki tugas untuk meliput, terlebih lagi acara ini berlangsung di ruang publik," tegas Syarifuddin, yang akrab disapa Ari.

(Syamsir -ideNews)