Wagub Ones Pahabol Sampaikan Upaya Atasi Defisit Rp325 Miliar demi Pelayanan Masyarakat

Idenews.id, Wamena —  Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Dr. Ones Pahabol, memaparkan berbagai langkah strategis yang dilakukan pemerintah daerah dalam menghadapi defisit fiskal sebesar Rp325,52 miliar pada Nota Keuangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Dalam penyampaian Nota Keuangan yang berlangsung dengan suasana penuh perhatian pada Selasa, 30 September 2025,  Dr. Ones menjelaskan bahwa pendapatan daerah setelah perubahan mencapai Rp1,881 triliun. Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp189,89 miliar, Pendapatan Transfer sebesar Rp1,646 triliun, serta Pendapatan Lain-lain yang Sah sebesar Rp45,08 miliar.

Sementara itu, total belanja daerah mengalami peningkatan menjadi Rp2,036 triliun, dengan rincian belanja operasi sebesar Rp1,492 triliun, belanja modal Rp444 miliar, belanja tak terduga Rp16,1 miliar, dan belanja transfer sebesar Rp83 miliar yang mengalami penurunan.

Untuk menutup defisit tersebut, penerimaan pembiayaan daerah diperbesar menjadi Rp155,79 miliar, yang bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun Anggaran 2024. Dana Silpa ini mencakup sisa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Otonomi Khusus (Otsus), dan Dana Bagi Hasil (DBH), meskipun sebagian masih dibebani earmark dana Otsus. Oleh karena itu, defisit riil yang harus ditutupi pemerintah daerah masih tersisa sebesar Rp170 miliar.

Menghadapi situasi ini, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mengambil langkah-langkah efisiensi yang matang dan terukur. Upaya tersebut meliputi rasionalisasi anggaran kegiatan yang tidak terserap, penghitungan ulang kebutuhan belanja pegawai dan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), pemanfaatan sisa tender dan dana cadangan, pengalihan belanja tak terduga, serta pemangkasan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak mendesak atau tumpang tindih. Semua ini dilakukan demi menjaga keberlangsungan program-program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Dari efisiensi tersebut, sebagian besar dana Silpa earmark sebesar Rp155,59 miliar dialokasikan untuk belanja infrastruktur di sektor pendidikan, kesehatan, perhubungan, dan pekerjaan umum. Penyaluran anggaran ini sesuai dengan Rencana Alokasi Pendanaan Otsus (RAP Otsus) yang telah disepakati bersama oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD juga mengakomodasi alokasi anggaran untuk memenuhi kewajiban mandatory spending, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta langkah-langkah penanganan inflasi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam APBD. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk tetap menjaga kualitas pelayanan publik di tengah tekanan fiskal.

Wakil Gubernur Ones Pahabol menutup penyampaian Nota Keuangan dengan mengapresiasi kerja sama dan sinergi yang terjalin erat antara DPR Papua Pegunungan dan seluruh pihak terkait dalam proses penyusunan perubahan APBD ini.

“Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kerja sama yang sangat baik dari DPR Papua Pegunungan dan semua pihak terkait. Semoga perubahan APBD ini benar-benar dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan memperkuat pelayanan publik di Papua Pegunungan,” ujar Dr. Ones dengan penuh harap.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperdasi) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ini diharapkan dapat berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang tepat waktu demi kesejahteraan masyarakat Papua Pegunungan. (Berti Pahabol)