Wabup Jayawijaya Tegas: Dana Kampung Harus Digunakan untuk Rakyat, Bukan Dikorupsi!

WAMENA | idenews.id - (7/10/2025) – Wakil Bupati Jayawijaya, Ronny Elopere, menegaskan bahwa dana kampung harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat kecil, sesuai petunjuk teknis (juknis) yang berlaku. Ia memperingatkan bahwa pemerintah daerah tidak akan mentolerir penyalahgunaan dana kampung dan siap mengambil tindakan tegas terhadap kepala kampung yang menyalahgunakannya.

“Dana kampung itu untuk rakyat kecil. Jangan lagi disalahgunakan seperti tahun-tahun sebelumnya. Gunakan sesuai juknis. Kalau tidak, konsekuensinya jelas: bisa dicopot dari jabatan dan diproses hukum,” tegas Ronny dalam pernyataan resminya.

Ia menyoroti bahwa selama ini banyak laporan penggunaan dana kampung yang tidak sesuai fakta di lapangan. Pemeriksaan menunjukkan data yang dilaporkan sering kali merupakan hasil salin-tempel (copy-paste), dan pembangunan fiktif menjadi temuan serius.

 “Banyak kampung yang laporannya tidak sesuai kenyataan. Tidak ada bangunan, kantor kampung pun tidak ada. Tapi dana cair terus tiap tahun, bahkan mencapai lebih dari satu miliar rupiah. Lalu uang itu dipakai beli mobil, bangun rumah pribadi, foya-foya, bahkan untuk kawin-kawin,” ujarnya dengan nada geram.

BACA JUGA :

Wabup Jayawijaya Ronny Elopere: Jangan Pelintir Fakta, SK PLT Diterbitkan Sesuai Wewenang dan Data Resmi

Ronny menegaskan bahwa Pemkab Jayawijaya tidak akan ragu mencopot kepala kampung yang terbukti menyalahgunakan anggaran. Ia juga menegaskan bahwa meskipun ada pihak-pihak yang menggugat ke pengadilan, pemerintah tidak akan berhenti menjalankan kebijakan dan melindungi hak masyarakat.

“Silakan saja kalau mau gugat. Itu hak mereka. Tapi jangan pernah berpikir bisa menghambat jalannya pemerintahan. SK Bupati itu sah dan resmi. Kami tetap berjalan, proses keuangan juga tetap jalan. Hak-hak masyarakat tidak bisa ditahan hanya karena ada kepala kampung yang tidak puas,” tegasnya lagi.

Menurut Ronny, pemerintah tidak panik menghadapi gugatan hukum. Ia menilai hal itu sebagai bagian dari proses demokrasi. Namun, ia menekankan bahwa proses pembangunan dan penyaluran dana untuk rakyat tidak boleh terganggu.

“Negara beri uang ini untuk masyarakat, bukan untuk segelintir orang. Jadi kalau ada yang mau gugat, silakan. Tapi pemerintahan ini tetap berjalan. Dana untuk rakyat tetap kami salurkan,” pungkasnya.

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya mengimbau seluruh kepala kampung untuk bekerja jujur, transparan, dan sesuai aturan. Pengawasan akan terus ditingkatkan, dan pelanggaran akan ditindak tegas tanpa kompromi. (Berti Pahabol)