Tinggalkan Void Bekas Galian Tambang Batubara Puluhan Tahun, PT. Arutmin Indonesia di Kelumpang Utara Kotabaru Diduga Abaikan UU Minerba Terkait Kewajiban Pasca Tambang

KOTABARU-KALSEL | idenews.id – PT. Arutmin Indonesia sebagai salah satu perusahaan Tambang Batubara yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

Sebagai perusahaan terbesar dalam konsesi tambang batubara, PT. Arutmin Indonesia beroperasi dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan juga Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) sekitar tahun 1981.

PT. Arutmin Indonesia memiliki lokasi eksplorasi galian tambang batubara di beberapa lokasi diantaranya Site Batulicin, Site Satui, Site Senakin, Site Asam-Asam, Site Kintap dan memiliki terminal North Pulau Laut Coal Terminal (NPLCT).

Salah satu desa yang telah di eksplorasi tambang batubara terletak di Desa Sungai Seluang atau Kampung Manggis Kecamatan Kelumpang Utara Kabupaten Kotabaru memiliki bekas galian tambang batubara yang sangat luas.

Kurang lebih puluhan atau sekitar ratusan hektar bekas galian (Void) tambang batubara tersebut yang terhampar bak danau diduga telah ditinggalkan puluhan tahun diduga tanpa ada penyelesaian kegiatan reklamasi pasca tambang.

BACA JUGA :

Agrinas Terima Ratusan Ribu Hektare Lahan dari Satgas PKH Kejagun

Hal tersebut dibenarkan oleh warga masyarakat Kampung Manggis yang bermukim di sekitar wilayah bekas galian tambang.

Saat ditemui tim media ideNews, salah satu warga Sungai Seluang yang tidak ingin disebutkan identitasnya mengungkapkan jika bekas galian tambang atau Void tersebut sudah ditinggalkan sekitar 18 tahun lalu.

“kalua kada salah, lubang tambang sudah 18 tahun pak,” ucap warga dalam Bahasa Banjar, yang artinya “Kalau tidak salah lubang tambang sudah 18 tahun pak,”

Warga juga menjelaskan jika bekas galian tambang tersebut memiliki kedalaman yang sangat dalam sekitar 50 – 100 meter.

Salah satu warga lainnya mengatakan jika air dari Void galian tambang batubara tersebut tidak baik digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, karena tidak layak untuk kesehatan.

“Banyunya kada kawa dipakai gasan mandi, sabun mandi kada bebuih dikulit,” tutur warga dalam Bahasa Banjar, yang artinya airnya tidak bisa dipakai untuk mandi, sabunnya tidak berbusa dikulit.

“Ulun hanya wani memakai untuk membasuh sepeda motor, itupun sepeda motor kami lakas batagar,” sambungnya dalam Bahasa Banjar, yang artinya, saya hanya berani untuk cuci motor, itupun sepeda motor kami cepat berkarat.

Begini kondisi Void bekas galian tambang Batubara diduga milik PT. Arutmin Indonesia yang telah diterlantarkan puluhan tahun di Kampung Manggis Kelumpang Utara Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan yang diduga melanggar dan tidak sesuai dengan UU nomor 2 Tahun 2025 atas perubahan UU nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minerba, PP Nomor 96 tahun 2021 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Batubara, PP Nomor 25 tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Minerba dan PP Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.(poto:Rasyid-Enal Mappirewa/dok.ideNews)

Dari hasil penelusuran di lokasi tersebut, tim media ideNews menemukan fakta bahwa bekas Void atau kubangan bekas tambang batubara tersebut diduga milik PT. Arutmin Indonesia.

Tim media idenews kemudian meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada Kepala Desa Sungai Seluang, terkait void yang ada di wilayahnya.

“Jadi itu ada kesepakatan, jadi itu janjinya tuh Arutmin sama Desa Sungai Seluang, jadi untuk pemanfaatan pasca tambang itu jadi pertama, air bersih, kedua parawisata, ketiga pertanian,” ucap Darmansyah, saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Senin, (15/9/2025).

Pengakuan Kepala Desa yang menjabat saat ini terkait dengan janji PT. Arutmin tersebut mengatakan jika dirinya menandatangani secara manipulasi karena sudah ditandangani oleh kepala Desa sebelumnya.

“Itu kan kemarin saya tanda tangan secara manipulasi aja dalam artian tuh karena sudah ditanda tangangi oleh pak Samidi (kepala Desa sebelumnya), diundanglah, jadi ulun tuh diundang tanda tangan rekayasa untuk dipoto pada hal disitu sudah ditanda tangani oleh pak Samidi sudah,” ungkap  Darmansyah.

Kepala Desa atau yang sering dipanggil Pembekal oleh warga setempat juga mengungkapkan jika informasi awal dari Arutmin jika bekas galian tambang ini akan ditutup dan dikembalikan ke Negara.

Ada tiga janji yang disampaikan pihak PT. Arutmin Indonesia kepada warga masyarakat Kampung Manggis, diantaranya air bersih, wisata dan pertanian sebagai bentuk kenang-kenangan kepada warga setempat.

“Janjinya tuh 3, parawisata, air bersih, lawan pertanian, Cuma yang ada ini Cuma solar cell saja, air bersih Cuma belum terealisasi juga, ada lima RT, masih satu RT lagi yang tertinggal,”terangnya.

BACA JUGA :

Kasum TNI: Penertiban Hutan Bukan Serampangan, Semua Tahapan Terukur dan Terkoordinasi

Ia menjelaskan jika air tersebut tidak bisa dikonsumsi hanya bisa digunakan untuk mandi saja, kalaupun mau dikonsumsi menurutnya harus dimasak dulu.

Saat ditanya terkait uji lab kelayakan air tersebut, kepala Desa mengatakan itu hasil uji lab  dari PT. Arutmin yang ia ketahui.

Hingga saat ini Solar Cell yang terpasang juga masih dikelola oleh PT. Arutmin dan belum diserahkan ke Warga Desa untuk pengelolaannya.

“Harapan ulun, kalau bisa air bersih terealisasi ke semua RT, jangan ada yang dianaktirikan, semua harus menikmati karena haknya kan, itu satu kedua kalau bisa air bersih itu siang malam, jangan siang aja, selama ini nunggu informasi dari BPD kalau banyu udah jalan, kalau memang mau bantu ya bantu maksimal,” paparnya.

Terkait pertanyaan tim media ideNews apakah sebaiknya void bekas tambang yang merupakan tanggung jawab PT. Arutmin ini lebih baik ditutup demi keselamatan warga,

“Kalaunya ditutup kita akan berbenturan lagi sama Arutmin, kita mencari baiknya aja dalam artian kalau memang bisa dimanfaatkan, maksudnya tuh jangan ada maunya aja, bantunya jangan tanggung-tanggung, maksimalkan, terkait pengamanan Void kita minta pagar kaso biar dipagar, disitu kan janjinya tuh kan kalau bisa tuh wisata, dalam artian biar ada pemasukan untuk desa, meskipun kecil-kecilan yang penting kolam itu aman dipagar,” tegasnya.

Darmansyah meminta PT. Arutmin Indonesia untuk merealisasikan janji-janjinya seperti yang sudah dinjanjikan ke warga masyarakat Kampung Manggis.

“ Jadi sesuai janjinyalah waktu itu tahun dua ribu berapa, itu yang kita harapkan,” sambungnya.

“Jadi dimaksimalkanlah, jangan ada model kayak dibisniskan, bahasanya bisnislah, dibisniskan oleh pihak Arutmin, kita warga Desa hanya jadi penonton, pada hal dampaknya di kita loh, ibaratnya kalau jebol atau apa, kan kita yang kena, jadi harapan kami khususnya warga Desa Sungai Seluang ulun mewakili warga desa ya harus maksimal,” tutupnya.

BACA JUGA :

Penerbitan Sertifikasi Tenaga Kerja Tambang PT. BIB Menggunakan Jasa Pihak Ketiga Diduga Mirip Kasus OTT KPK Yang Menjerat Wamenaker

Tim media ideNews juga meminta konfirmasi dan klarifikasi terhadap Camat Kelumpang Utara, Kabupaten Kotabaru, melalu sambungan telepon, terkait permasalahan di atas.

“Saya baru dapat tembusan masalah ini dari sampean pak. Kebetulan saya juga baru sebulan di Kelumpang Utara, mungkin itu dulu pak,” ucapnya (15/9/2025).

Sebelumnya, tim ideNews telah mendatangi kantor PT. Arutmin Indonesia yang berada di wilayah Sembilang untuk bertemu dengan Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Arutmin Indonesia untuk meminta konfirmasi dan klarifikasi terkait dengan bekas tambang yang diduga diterlantarkan PT. Arutmin.

Namun menurut staf kantor, KTT sedang ada Zoom Meeting online sehingga hanya ditemui oleh Farid dan Feri.

Kepada ideNews, Farid mengatakan jika yang berkompeten untuk memberikan konfirmasi dan klarifikasi adalah bagian eksternalnya, namun saat itu posisinya sedang diluar kota.

“Untuk kapasitas yang menjawab lebih detail itu bukan kapasitas kita sih, kapasitas yang lebih bisa menjawab itu kan biasanya kan eksternal kita, kebetulan pak Samsir, beliau lagi di Bandung lagi ada pelatihan,” ucap Farid.

“Terkait masalah, kalau Bahasa kami disukan namanya Void, bekas tambang bahasanya, itu memang saat ini itu Bahasa kami tidak bisa dibenarkan secara pasti juga, Cuma Bahasa umumnya begini, itukan void Cimanggis itu secara belum final, karena ada kemungkinan tambang itu berubah dalam artian tambang itu berubah,” sambungnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi dan konfirmasi tambahan dari pihak PT. Arutmin Indonesia.

Sebagamana diketahui, semua perusahaan Tambang Batubara pemilik IUP/IUPK dan PKP2B wajib tunduk dan taat terhadap aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait dengan kasus ini, PT. Arutmin Indonesia diduga abai dan lalai serta diduga melanggar UU nomor 2 Tahun 2025 atas perubahan UU nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minerba.

Selain itu juga patut diduga melanggar PP Nomor 96 tahun 2021 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Batubara, PP Nomor 25 tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Minerba dan PP Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.

Hal lainnya juga sama seperti yang diatur dalam Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik.

(Abdul Rasyid-Enal Mappirewa/tim ideNews)