Sri Mulyani Soal 300 Triliun, Bingung Cara Ngitungnya Dari mana

Jakarta, IdeNews.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Menkopolhukam Mahfud MD dan melakukan konferensi pers bersama terkait informasi dugaan Pergerakan dana mencurigakan di Kementerian Keuangan sejak tahun 2009 seperti yang telah disampaikan Mahfud MD beberapa hari sebelumnya.

Sri Mulyani Indrawati mengatakan ia sangat senang mendapatkan dukungan dari Mahfud MD untuk melakukan bersih-bersih di Kementerian Keuangan.

Menurut Sri Mulyani seluruh surat dari PPATK kepada kementerian Keuangan baik yang permintaan Kemenkeu (70%) dan 30% adalah merupakan inisiatif dari PPATK itu semua akan ditindaklanjuti.

Mengenai angka 300 Triliun yang beredar di media, Sri Mulyani mengatakan bahwa dirinya belum mendapatkan data atau informasi apapun dan cara penghitungannya seperti apa termasuk yang terlibat siapa saja.

BACA JUGA :

Mahfud MD Ungkap Transaksi 300 Triliun Akumulasi Sejak Tahun 2009 Hingga 2023

"Mengenai 300 Triliun, sampai hari ini saya tidak mendapatkan informasi 300 Triliun itu ngitungnya dari mana, transaksinya apa saja,  siapa yang terlibat," tuturnya.

"Jadi dalam hal ini silahkan bertanya kepada Pak Ifan karena sampai hari ini di surat Pak Ivan yang disampaikan kepada saya hari Kamis surat tersebut menyangkut jumlah surat yang disampaikan PPATK kepada kami dan list dari kasusnya tidak ada angka rupiahnya," tegas Sri Mulyani.

BACA JUGA :

Rafael Alun Trisambodo Dan Transaksi 500 Miliar Dengan 40 Rekening Yang Sudah Di Blokir PPATK

Menurut Sri Mulyani ada 266 surat yang dikirimkan oleh PPATK dari rentang waktu 2007 hingga 2023. Dari total 226 surat tersebut 185 itu merupakan surat permintaan yang dikirimkan oleh Kemenkeu kepada PPATK untuk meminta data terkait dengan ASN Kemenkeu dalam rangka melakukan pengawasan dan pembinaan.

"Ada 964 pegawai yang diidentifikasikan. Ini ya dari 2007 hingga 202, supaya kemudian tidak seolah-olah, kalau dibilang rata-ratanya mungkin 60 orang  dari jumlah karyawan di Kementerian Keuangan itu pernah mencapai 80 ribu, sekarang ini 74 ribu," Ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Sabtu (11/3/2023).

Sri Mulyani memaparkan bahwa dari 964 pegawai tersebut adalah merupakan hasil identifikasi oleh Kemenkeu, Inspektorat jenderal dan juga oleh PPATK.

Ia juga menambahkan bahwa dari semua surat tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kemenkeu.

"Jadi kalau pak Mahfud memberikan impresi seolah-olah tidak ada tindak lanjut, kami ingin meluruskan sore hari ini," terang Menkeu.

(Nale)