Sri Mulyani Murka, Langsung Perintahkan Direktorat Jenderal Pajak Copot Rafael Alun Trisambodo

Jakarta, IdeNews.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sri Mulyani Indrawati akhirnya angkat bicara terkait viralnya di sosial media, anak seorang pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang melakukan kekerasan dan penganiayaan secara brutal dan beberapa hari ini menjadi pemberitaan utama baik di media mainstream maupun media online.

 Adalah Rafael Alun Trisambodo yang merupakan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Jakarta Selatan II dengan jabatan sebagai Kepala Bagian Umum (Kabag. Umum) kepangkatan eselon III, yang anaknya bernama Mario Dandy Satriyo melakukan penganiayaan terhadap David (17) yang merupakan anak dari pengurus GP Ansor.

Kecaman dan kemarahan masyarakat menjadi tak terbendung akibat ulah anak pejabat DJP yang melakukan penganiayaan dan juga pamer-pamer harta dengan gaya hidup mewah namun terindikasi mobil yang digunakannya tidak bayar pajak. Selain itu terkuaknya jumlah harta yang dimiliki oleh Rafael Alun Trisambodo yang sangat fantastis makin membuat masyarakat menjadi murka karena diduga tidak wajar.

Menanggapai hal tersebut, Sri Mulyani selaku menteri Keuangan menyampaikan rasa prihatin dan mengecam tindakan keji dan penganiayaan yang dilakukan oleh anak dari staf pegawai di Direktorat Jenderal Pajak.

BACA JUGA :

Menelisik `TIMBUNAN HARTA` Rafael Alun Trisambodo : Pegiat Sosial Media A K @__AnakKolong Beberkan Selembar Surat Berkop PPATK

“Kami juga meminta maaf kepada seluruh keluarga Saudara David atas kejadian ini, yang sama sekali tidak dapat dibenarkan dan kami mengutuk tindakan keji penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu putera dari jajaran kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak,” ujar Sri Mulyani pada konferensi Pers di Jakarta, Jumat 24/2/2023.

Sri Mulyani mengatakan bahwa sebenarnya ini adalah masalah pribadi yang bersangkutan namun berdampak yang sangat besar terhadap persepsi di kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak.

Tindakan korektif yang kredibel yang disampaikan untuk jajaran kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki gaya hidup mewah, hedon telah menimbulkan persepsi negatif serta erosi kepercayaan dari seluruh masyarakat terhadap Kementerian Keuangan termasuk Direktorat Jenderal Pajak, sebab ini menimbulkan pertanyaan serius dari masyarakat mengenai dari mana sumber kemewahan itu didapat.

“Ini pertanyaan yang sangat serius, legitimate dari masyarakat mengenai dari mana sumber kemewahan itu di peroleh. Perilaku tersebut jelas menghianati dan mencederai keseluruhan kementerian Keuangan yang saya juga yakin mereka semua sebagian besar telah dan terus bekerja secara jujur, bersih dan profesional,” ungkap Sri Mulyani.

Menteri Keuangan menegaskan bahwa tindakan-tindakan yang mengkhianati dan mencederai reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap kementerian Keuangan maupun Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat dibenarkan, sehingga Kemenkeu akan terus melakukan langkah-langkah korektif dan juga sekaligus untuk menindak mereka-meraka yang terindikasi dan ditengarai melakukan penyalahgunaan kewenangan atau posisi dalam hal memperkaya diri-sendiri.

BACA JUGA :

Tampang Songong Dandy Pelaku Penganiaya Orang Lain Hingga Koma : Ternyata Anak Pejabat Publik Kanwil DJP Jakarta Selatan II

Terkait sorotan masyarakat apakah semua pegawai dan pejabat Direktorat Jenderal Pajak melaporkan harta kekayannya atau tidak, mengingat harta yang dimiliki oleh Rafael masuk kategori tidak wajar jika dibandingkan dengan posisi jabatan dan kepangkatan saat ini.

Sri Mulyani mengatakan bahwa semua pejabat dilingkungan Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak, wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK sementara pegawai non pejabat tetap melakukan pelaporan harta kekayaan (LHK) yang diteliti dan diperiksa oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

Mengenai pertanyaan-pertanyaan publik terhadap sumber-sumber kekayaan yang dimiliki oleh Rafael, Sri Mulyani menyikapinya dengan mengatakan bahwa hal ini akan menjadi salah satu langkah bagi kementerian Keuangan untuk melakukan investigasi.

“Saya ingin menyampaikan mengenai status Saudara RAP yang merupakan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Saya sudah mengistruksikan kepada Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan harta kekayaan dalam hal ini, kewajaran dari harta dari Saudara RAT. Pada tanggal 23 Februari yang lalu Inspektorat Jenderal telah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan,” terang Sri Mulyani.

Agar pemeriksaan terhadap Rafael Alun Trisambodo bisa lebih maksimal terkait kepemilikan harta yang sedang di investigasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, Sri Mulyani mengambil langkah cepat dan tegas dengan memerintahkan Direktorat Jenderal Pajak untuk mencopot Rafael Alun Trisambodo dari dari jabatan dan tugasnya.

“Di dalam rangka untuk kementerian Keuangan mampu melangsungkan pemeriksaan maka mulai hari ini (24/2) Saudara RAT (Rafael Alun Trisambodo) saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya,” tegas Menteri Keuangan.

Adapun dasar dari pencopotan dari jabatan struktural, menurut Sri Mulyani Indrawati adalah pasal  31 ayat 1 PP 94 Tahun 2021, mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Menkeu meminta agar supaya seluruh proses pemeriksaan, detail dan teliti hingga kemudian menghasilkan satu keputusan yang akan di berikan terhadap Rafael selain pencopotan dari tugas dan jabatannya.

(Nale)