Soal Keluhan Warga Sebamban Baru Terhadap Kerusakan Lingkungan : Ini Kata Dinas Lingkungan Hidup Tanah Bumbu

TANAH BUMBU-KALSEL | idenews.id – Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu merespon keluhan warga masyarakat Desa Sebamban Baru, terkait dugaan kerusakan lingkungan yang sudah berlangsung lama.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup kepada media ideNews yang diwakili oleh, Syahrojat selaku  Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup (PPKLH) saat ditemui di Kantor DLH Tanah Bumbu pada Jumat siang, (29/8/2025).

Syahrojat mengatakan persoalan kerusakan lingkungan yang diduga dampak dari aktivitas pertambangan Batubara di wilayah Sebamban Baru sudah beberapa kali melalui pembahasan baik ditingkat Desa, Kecamatan maupun tingkat pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Sejak tahun 2017 memang sudah pernah ada pembahasan terkait dengan permasalahan lingkungan, namun karena ada pergantian kepala Desa saat itu sehingga terjadi perubahan.

“17 itu terus melakukan rapat itu seperti yang diceritakan tadi terdampak dan itu sudah mendekati kesepakatan pada saat itu sebelum pergantian kepala Desa pada saat itu. Pada saat pergantian kepemimpinan disana, itu berubah lagi,” ucap Syahrojat.

Tindak  lanjut  secara administrasi menurut Syahrojat dibawah tahun 2021 yaitu menghentikan mereka untuk tidak berkegiatan dulu agar menyelesaikan dulu dengan masyarakat.

BACA JUGA :

Warga Desa Kapoiala Baru Konawe Lakukan Aksi Pemalangan di Jembatan Jalan Hauling PT. OSS

“Secara administrasi dibawah 2021 kita pernah, apa namanya menghentikan mereka untuk tidak berkegiatan dulu kemudian kita minta mereka untuk menyelasaikan dengan masyarakat, ada mungkin catatannya di Desa itu, sampai sebelum pergantian tadi,” ungkap Syahrojat.

Terkait apa saja yang akan dilakukan, Kepala Bidang PPKLH menjelaskan apa saja yang akan dilakukan seperti normalisasi sungai bersama 7 perusahaan saat itu dengan sistem pembagian zona.

Dalam penjelasannya Syahrojat menjelaskan jika penyelesaian diluar pengadilan akan lebih baik bila dibandingkan didalam pengadilan sehingga masyarakat yang terdampak bisa merasakan.

Terkait dengan penerapan UU Nomor 32 Tentang 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Bab 1 Bagian Umum  pasal 1 poin 11 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan, poin 14 tentang pencemaran lingkungan, poin 16 tentang perusakan lingkungan, poin 17 tentang kerusakan lingkungan dan poin 34 tentang ancaman serius yang berdampak luas terhadap lingkungan,  dan juga pasal 21 tentang Amdal, Ia menjelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Tanah Bumbu sudah mengimplementasikah aturan tersebut.

“Kalau secara penerapan 32 tentu kita berikan teguran peringatan, dibawah 2021, sampai di atas 2021 pun karena itu sering terjadi kita selalu berikan surat itu selain kita coba secara teknis mengarahkan bagaimananya,” ungkap Syahrojat.

Mengenai konfirmasi dengan DLH Tanah Bumbu, selain upaya penggantian ganti rugi lahan yang sering dibicarakan, juga yang paling krusial adalah upaya pelaksanaan normalisasi di beberapa sungai yang berada di wilayah Sebamban Baru.

Namun menurut Syahrojat, ada kendala dilapangan saat secara teknis ingin mencoba melakukan rekayasa penyelamatan lingkungan namun selalu tidak menemui titik temu, salah satunya soal pembahasan ganti rugi lahan, yang menyebabkan belum bisa terealisasi hingga saat ini.

Kendala lain terkait implementasi dilapangan disampaikan juga disampaikan oleh Pengawas Dinas Lingkungan Hidup Tanah Bumbu, Nasrullah.

Nasrullah menjelaskan jika sudah ada pembahasan bahkan sudah ada nominal kesepakatan saat itu, namun kendala teknis terkait lokasi dan pemetaan yang masih tumpang tindih dan sering berubah-ubah.

“Kurang lebih itu, jadi sudah kemarin ada kurang lebih 4 kali rapat di Kecamatan sudah kita mediasi dan angkanya sudah disepakati dulu pak,” terang Nasrullah.

“jadi waktu itu kita sudah tahap penyusunan peta, ternyata secara teknis kan kita kasih peta  dulu, sebab yang paling  sering terjadi dibeberapa kali itu data kepemilikan tanah berubah-ubah, data itu selalu nambah terus posisinya juga tidak jelas,” sambungnya.

Namun Nasrullah terus mendorong masyarakat untuk melakukan pemetaan secara baik dan juga membuat sketsa di Desa berdasarkan kepemilikan sesuai segel dan mana saja yang terdampak, sehingga datanya lebih lengkap dan valid.

Langkah terbaru yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup bersama dengan DPRD Tanah Bumbu, bersama-sama seluruh stakeholder Tanah Bumbu, agar rencana rekayasa dalam normalisasi sungai bisa segera terealisasi.

Di tempat yang terpisah, Danu selaku Kepala Dusun II RT.04 Sungai Rasau Sebamban Baru, kepada media ideNews mengatakan jika dirinya saat itu terlibat dalam pengumpulan data warga yang terdampak termasuk pengumpulan segel, namun diambil alih oleh salah satu kelompok masyarakat untuk pengurusan selanjutnya.

Kondisi lahan warga masyarakat Dusun II Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan yang diduga terdampak limbah pencemaran lingkungan.(poto:Abdul Rasyid/dok.ideNews)

Danu juga mengungkapkan jika, sebelumnya sudah pernah ada kesepakatan awal yang tertuang dalam notulensi pertemuan di kecamatan Sungai Loban sekitar tanggal 16 Maret 2021.

Dalam dokumen pertemuan dan absensi tersebut terlihat dihadiri 12 orang dari perwakilan pihak perusahaan, adapun kesimpulan rapat yang tertuang dalam pertemuan tersebut terdapat 5 poin.

Salah satu warga yang juga RT setempat, Syahrani menyampaikan keluhannya terkait dengan pendangkalan sungai dan dampak banjir di desanya.

“RT 4 sungai Rasau, yang mana dulunya sungai Rasau ini dulunya baguslah, jadi akibat ada pertambangan jadi aktivitas warga terganggu, mau berusaha ke kebun, jalan juga rusak, kebunnya mati,” ucap Syahrani.

BACA JUGA :

Penerbitan Sertifikasi Tenaga Kerja Tambang PT. BIB Menggunakan Jasa Pihak Ketiga Diduga Mirip Kasus OTT KPK Yang Menjerat Wamenaker

Syahrani agar pemerintah kabupaten Tanah Bumbu bersama dengan pihak terkait agar segera bisa dilakukan normalisasi sungai dang ganti rugi lahan.

RT Syahrani juga menyampaikan harapannya kepada anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu untuk membantu menyelesaikan persoalan warga Sebamban Baru.

“Pesannya sih sama bapak DPRD, pengennya ya minta bantulah, biar sungai ini bersih, jalan itu bagus, kami warga bisa beraktivitas lagi,” tutup Syahrani, RT.04.

Kepala Desa Sebamban Baru , Huri Alianor juga menyampaikan harapannya terkait persoalan yang dihadapi warganya.

“Harapan saya sebagai kepala Desa Sebamban Baru berharap normalisasi sungai dikarenakan dampak lumpur dari pertambangan maupun jalan Hauling itu sudah ke pemukiman warga, secepatnya itu direalisasikan,” tutur Huri, (30/8/2025).

Sebagai kepala Desa Huri juga prihatin akan dampak yang timbul dari banyaknya lahan perkebunan seperti karet dan sawit yang mati akibat diduga terpapar limbah,yang sudah berlangsung sejak tahun 2017.

Dirinya juga berharap agar ada niat baik dari bos perusahaan untuk musyawarah kedepannya terhadap warganya yang terdampak langsung maupun tidak langsung.

“Harapan kami minta difasilitasi pak, supaya apa hasilnya terang benderang,” harapan Huri kepada pemerintah dan DPRD Tanah Bumbu.

(Abdul Rasyid-Enal Mappirewa/tim ideNews)