Sengketa Pilkades Teluk Sungai Memanas: Ormas ARUN Ajukan Hearing ke DPRD Setelah Protes Darmansah Terabaikan

KOTABARU-KALSEL I ideNews – Sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Teluk Sungai, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Kotabaru, semakin memanas setelah Darmansah, calon kepala desa nomor urut 1, melayangkan protes yang kemudian dianggap terabaikan. Protes tersebut terkait kesepakatan baru dalam penghitungan suara yang dinilai tidak sah sehingga memicu ketegangan yang semakin meningkat.

Menyikapi ketidakseriusan pihak terkait, Ormas Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) resmi mengajukan permohonan hearing ke DPRD Kotabaru pada Senin (9/9/2024). Permohonan ini disampaikan di Sekretariat DPRD yang terletak di Jl. H. Agus Salim, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru 

BACA JUGA :

Bupati Kotabaru Sayed Jafar Kritik Keras Camat Yang Buat Usulan Kontroversial Soal PAW Pilkades Desa Teluk Sungai : Aturan Gila Itu!

Skandal Pilkades Teluk Sungai: Darmansah Tuding Pelanggaran Aturan, Desak Pemilihan Ulang

"Sampai sekarang belum ada tanggapan, bahkan terkesan diabaikan. Banyak aturan yang dilanggar, tetapi PPKD dan DPMD tampak tidak mengambil tindakan. Bupati juga harus menunjukkan komitmennya terhadap masalah ini, jika tidak sanggup menjalankan tanggungjawab lebih baik mudur, itu lebih terhormat," kata Wahid dengan nada kecewa. 

Sengketa ini mencuat setelah Darmansah memprotes hasil Pilkades yang menetapkan Abdurrahman sebagai pemenang berdasarkan kesepakatan baru di tengah penghitungan suara. Kesepakatan tersebut, yang diusulkan oleh Camat Pulau Sembilan, Hamdi, S.Pd., menyatakan bahwa jika terjadi hasil imbang, pemenang ditentukan oleh siapa yang lebih dulu mencapai suara tertinggi. Darmansah menolak kesepakatan ini karena dianggap tidak sesuai prosedur.

BACA JUGA :

Rusli-Syairi Gelar Jalan Sehat Meriah, Gaungkan "Kotabaru Hebat"

35 Wakil Rakyat Baru Kotabaru Resmi Dilantik, Siap Menjalankan Amanah Rakyat

Wahid juga menyoroti perubahan format sertifikat hasil perolehan suara oleh panitia Pilkades yang dianggap bermasalah secara hukum. "Jika Peraturan Bupati (Perbup) yang telah dibuat tidak dijalankan, lalu apa gunanya DPRD dan pemerintah mengeluarkan anggaran besar untuk membuat regulasi tersebut?" tegas Wahid.

Di sisi lain, Arief Shafe`i, S.H., salah satu anggota ARUN turut memberikan kritik tajam terkait integritas pemimpin. "Kalau ucapan seorang pemimpin sudah tidak bisa dipegang, bagaimana dia bisa dipercaya?" katanya dengan tegas.

ARUN berharap melalui hearing yang diajukan ke DPRD, akan ada langkah nyata dari legislatif untuk menyelesaikan sengketa Pilkades ini dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

(Syamsir - ideNews)