Refleksi Kritis Anarchie Arus Bakti pada Hardiknas: Menelusuri Serapan Anggaran Pendidikan yang Timpang 

IdeNews.id | MAKASSAR – Ruang publik dan linimasa media sosial hari ini, 2 Mei 2026, kembali riuh. Ucapan selamat Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) bertebaran, pidato-pidato normatif dibacakan di podium upacara, dan janji manis tentang masa depan bangsa yang gemilang kembali digaungkan. Namun, di tengah gemuruh perayaan itu, sebuah kritik tajam datang dari kursi legislatif Sulawesi Selatan.

Anarchie Arus Bakti, S.Psi, legislator muda dari Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, mengajak semua pihak untuk berhenti sejenak dari romantisasi perayaan. Bagi sosok yang mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) 8 yang meliputi Kabupaten Soppeng dan Wajo ini, Hardiknas seharusnya menjadi momentum untuk bertanya dengan jujur, seberapa banyak dari perayaan ini yang benar-benar menyentuh akar masalah, dan seberapa banyak yang sekadar menjadi basa-basi tahunan?

Bakti, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa sebagai bagian dari penyelenggara pemerintah, pihaknya melihat pendidikan tidak bisa lagi hanya dipandang melalui lensa sempit narasi pengabdian guru atau keluhuran kurikulum semata. Baginya, ada realitas yang lebih pragmatis di balik meja pengambilan kebijakan publik. Sabtu, 2 Mei 2026.
"Pendidikan yang waras tidak bisa hanya mengandalkan keikhlasan tenaga pendidik," ujar Anarchie dengan nada tegas, di Makassar.
 "Ia butuh fondasi yang rasional. Guru butuh sejahtera, sekolah butuh fasilitas yang layak, dan anak-anak butuh akses yang tidak mendiskriminasi isi dompet orang tua mereka," tambahnya.

Menurutnya, muara dari segala persoalan pendidikan di Sulawesi Selatan adalah keberanian pemerintah dalam mengelola anggaran. Pertanyaan besarnya tetap sama setiap tahun, ke mana uang rakyat dialirkan, dan siapa yang sebenarnya diuntungkan dari alokasi tersebut? Ketepatan eksekusi APBD maupun APBN menjadi kunci utama yang seringkali masih meleset dari sasaran prioritas.

Kritik yang dilontarkan Bakti, didasarkan pada temuan lapangan yang mengiris hati saat ia melakukan kunjungan kerja pengawasan APBD di wilayah konstituennya.

Ia menceritakan pengalaman pahit saat mengunjungi SMAN 5 Soppeng pada Maret 2025 lalu. Langkah kakinya sempat terhenti di ambang pintu kelas. Bukan karena disambut prestasi siswa, melainkan karena penampakan plafon kelas yang sudah rubuh.

"Kenyataan itu sangat menyentak. Kita dipaksa berpikir tentang keamanan para siswa yang sedang berjuang menimba ilmu di ruangan yang justru mengancam keselamatan nyawa mereka," tuturnya.

Kondisi serupa ia jumpai kembali pada April lalu di Kelurahan Walennae, Kabupaten Wajo. Di sana, infrastruktur pendidikan tampak seperti bangunan yang terlupakan oleh zaman. Mulai dari lantai yang pecah, dinding yang retak, hingga atap yang sangat memprihatinkan. Bagi Anarchie, dua sekolah ini hanyalah pucuk gunung es dari realitas pendidikan di daerah yang selama ini luput dari sorotan kamera pejabat saat upacara.

Anarchie menyoroti kontras yang tajam antara visi besar pemerintah pusat dengan realitas di tingkat tapak. Hari ini, para pejabat sibuk berbicara soal transformasi digital, revolusi industri 4.0, hingga memaksa siswa untuk melek Kecerdasan Buatan (AI). Namun, di sudut-sudut daerah seperti di Soppeng dan Wajo, kendala mendasar masih menjadi tembok besar.

"Sangat ironis ketika kita bicara AI dan transformasi digital, sementara di saat yang sama, masih banyak guru honorer yang mengabdi dengan gaji yang bahkan tidak cukup untuk ongkos bensin sebulan," tegasnya.

Baginya, mustahil mengharapkan lompatan kualitas pendidikan jika kesejahteraan ujung tombaknya,yakni para guru masih diabaikan. Begitu pula dengan infrastruktur, bagaimana mungkin bicara tentang laboratorium komputer canggih jika atap ruang kelasnya saja terancam ambruk saat hujan turun?

Sebagai legislator muda, Anarchie Arus Bakti menyatakan komitmen untuk terus menyuarakan pentingnya pergeseran paradigma dalam pembangunan pendidikan. Ia menuntut agar alokasi anggaran tidak hanya besar di atas kertas, tetapi juga tepat sasaran pada perbaikan infrastruktur fisik dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik secara nyata.

Ia mengingatkan bahwa pendidikan adalah hak dasar yang dijamin konstitusi, bukan komoditas yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang mampu secara finansial. Jika pemerintah terus terjebak dalam seremoni tanpa aksi nyata memperbaiki plafon yang rubuh atau upah honorer yang memilukan, maka Hardiknas akan terus menjadi rutinitas yang kosong makna.

"Kita tidak butuh lebih banyak pidato manis. Kita butuh komitmen anggaran yang terlihat pada kokohnya gedung sekolah dan senyum sejahtera para guru di pelosok desa," pungkas Bakti.

Momentum Hardiknas 2026 ini harus menjadi titik balik. Sudah saatnya publik menagih janji, memastikan bahwa setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar menjadi investasi nyata bagi kecerdasan bangsa, bukan sekadar habis untuk biaya seremoni dan perjalanan dinas yang tak menyentuh akar masalah.