Ratusan Petani Sukabumi Hadiri FGD Hari Tani Nasional, Kawal Reforma Agraria dan Jabar Caang

Rudi Tanjung Kabiro Sukabumi 

SUKABUMI|IdeNews.id – Ratusan petani dan elemen masyarakat mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Hari Tani Nasional 2026 di Inna Samudera Beach Hotel (ISBH), Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Selasa (23/9/2026).

FGD bertajuk "September Bercahaya: FGD dan Ritual Budaya - Doa untuk Kemandirian Energi Listrik, Ketahanan Pangan dan Persatuan Nasional" ini digagas Komite Nasional Pergerakan Ketahanan Energi dan Pangan Indonesia.

Kegiatan tersebut mengusung tema "Pemberdayaan Masyarakat Petani, Mengawal Jaringan Infrastruktur Listrik untuk Jabar Caang" sebagai rangkaian peringatan Hari Tani Nasional 2026.

Forum tersebut dihadiri Komite Nasional Pergerakan Indonesia untuk Kedaulatan Kemandirian Energi dan Pangan, perwakilan PLN UPP JBT-1, Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial (Gema PS) Kabupaten Sukabumi, Dewan Tani Indonesia (DTI) Sukabumi, Majelis Sholawat Cahaya Nusantara, dan Sinergi Media Merah Putih.

Perwakilan Presidium Komite Nasional, A. Ginanjar Akil, mengapresiasi antusiasme petani yang hadir.

"Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh petani atas kehadirannya mengikuti FGD Hari Tani Nasional 2026," ujar Ginanjar.

Ia berharap FGD ini menghasilkan rekomendasi konkret untuk kemajuan pertanian Sukabumi.

"Jangan hanya menjadi forum diskusi. Harus melahirkan langkah konkret. Dari sawah dan ladang para petani itulah masa depan daerah ini tumbuh dan berkembang," katanya.

Sekretaris Jenderal Komite Nasional, Aam Abdul Salam, yang menjadi moderator menegaskan petani adalah mitra strategis pemerintah.

"Petani memiliki peran strategis untuk kemajuan sebuah daerah, termasuk Kabupaten Sukabumi," ujar Aam.

Terkait Reforma Agraria, Aam menilai pengesahan UU Reforma Agraria menjadi angin segar bagi petani. Namun, ia mengingatkan agar tidak berhenti pada euforia hukum.

"Keberhasilan reforma agraria tidak ditentukan di ruang sidang Senayan, melainkan di garis depan pengelolaan lahan bagi para petani," tegasnya.

Menurutnya, petani, organisasi tani, masyarakat adat, dan elemen sipil harus mengawal penyusunan peraturan turunan dan peta jalan reforma agraria.

"Partisipasi dalam pengusulan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) dan pemantauan lembaga penyelenggara menjadi kunci. Hanya dengan pengawasan publik yang tajam, regulasi ini berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat," jelasnya.

"Di Hari Tani Nasional ini, kita berharap dengan disahkannya UU Reforma Agraria, para petani bisa lebih sejahtera dan persoalan lahan segera dituntaskan," pungkasnya.

Acara ditutup dengan ritual budaya dan doa bersama untuk kemandirian energi listrik, ketahanan pangan, dan persatuan nasional.