Massa Demo Kantor DPP PPP, Ada Apa?

JAKARTA I ideNews - Ketua Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Maluku Aziz Hentihu didemo oleh Gerakan Penyelamat Partai PPP Kabupaten Buru di Kantor DPP PPP berada di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (05/7/2024).

Ketua Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Maluku Aziz Hentihu didemo oleh Gerakan Penyelamat Partai PPP Kabupaten Buru di Kantor DPP PPP berada di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/7/2024). Koordinator aksi yang juga adalah Wakil Sekretaris Bidang Pengelolaan Program DPC PPP Kabupaten Buru, La Idu Buton, dalam orasinya menyebutkan, Aziz Hentihu tidak menjalankan mekanisme partai dengan baik dan benar sehingga berdampak buruk terhadap konsolidasi partai di daerah. 

Menurutnya, Aziz Hentihu terlalu menonjolkan kepentingan pribadi ketimbang kepentingan partai secara kelembagaan sehingga membuat partai diambang perpecahan. Ia kemudian mencontohkan perihal penentuan posisi Ketua DPRD Kabupaten Buru periode 2024-2029 yang prosesnya cacat secara prosedur partai.

Dalam hal penentuan posisi Ketua DPRD misalnya, saya melihat Bang Aziz Hentihu sebagai Ketua Wilayah PPP terlalu memaksakan kehendaknya untuk mendorong salah satu orang dekatnya sehingga mengabaikan mekanisme partai," demikian kata La Idu Buton menegaskan. 

Menurut La Idu Buton, penentuan posisi Ketua DPRD di internal PPP itu sudah diatur dalam Peraturan Organisasi Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengisian Jabatan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sudah ditentukan mekanismenya. "Kita punya mekanisme di internal PPP yang mengatur soal penentuan Alat Kelengkapan Dewan, termasuk posisi Ketua DPRD, sudah dijelaskan semuanya di PO Nomor 15, dimana DPC mengusulkan beberapa nama yang diputuskan di rapat harian, baru setelah itu dikirim ke DPP untuk diputuskan. Jadi, DPW hanya bersifat konsultatif, bukan pengambil keputusan," tegasnya.

(Aji - ideNews)