Jokowi Tegas Ke Kementerian Dan Lembaga Penegak Hukum: Jangan Pamer Kekuasaan, Jangan Pamer Kekayaan

Jakarta, IdeNews.id – Presiden Jokowi memimpin langsung Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, jalan Medan Merdeka Utara siang tadi, Kamis 02/3/2023.

Saat membuka sidang Kabinet, Presiden Jokowi langsung masuk ke point pertama tentang rencana kerja pemerintah tahun 2024 dan langsung diarahkan kepada Menteri Kuangan Sri Mulyani Indrawati untuk nantinya memberikan pemaparan lebih detail, dimana Presiden Jokowi menekankan jangan sampai ada pembangunan atau program yang tidak terselesaikan di tahun 2024.

 Hal kedua yang menjadi perhatian Presiden Jokowi adalah berkaitan dengan bidang Apartur Sipil Negara (ASN) dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Presiden Jokowi menekankan bagaimana sebuah sistem pelayanan yang baik terhadap masyarakat harus berjalan dengan baik, efektif dan akuntabel.

Dari pengamatan Presiden Jokowi baik yang ia baca maupun yang terjadi dilapangan seperti yang terjadi dikementerian beberapa minggu ini terkait komentar-komentar di sosial media termasuk peristiwa di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Beacukai yang menimbulkan reaksi dan kecaman dari masyarakat serta rasa kecewa terhadap aparatur pemerintah akibat aksi pamer kekuasaan dan pamer harta.

BACA JUGA :

Surat Pengunduran Diri Rafael Alun Trisambodo Sebagai ASN DJP Di Tolak Kemenkeu

Usut Tuntas Sumber Harta Kekayaan 56 Miliar Milik Rafael Alun Trisambodo Beserta Kendaraan Mewah Tak Terdaftar di LHKPN

“Dari komentar-komentar yang saya baca, baik di lapangan maupun di kementerian di media sosial karena peristiwa di Pajak dan Beacukai, saya tau betul mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparatur kita aparat pemerintah dan hati-hati tidak hanya urusan pajak dan Beacukai, ada Kepolisian dan aparat hukum lainnya terhadap birokrasi yang lainnya,” ujar Presiden Jokowi di Jakarta, dilansir dari Biro Pers Sekretariat Presiden.

Presiden Jokowi mengatakan akibat dari prilaku aparatur pemerintah yang jumawa dan pamer kuasa serta menurutnya pelayanan yang dianggap tidak baik sehingga masyarakat pantas menjadi kecewa.

“Kalau menurut saya, ya pantas rakyat kecewa, karena pelayanannya dianggap tidak baik kemudian aparatnya perilakunya jumawa dan pamer kuasa, pamer kekayaan, hedonis. Oleh sebab itu saya minta kepada seluruh Menteri dan Kepala Lembaga untuk mendisiplinkan aparat di bawahnya, memberi tahu apa-apa yang boleh tidak boleh boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan,” tegas Presiden Jokowi.

Dan khusus untuk institusi Kejaksaan, Polri dan aparat penegak hukum lain, Presiden Jokowi meminta untuk melakukan pembenahan secara maksimal di masing-masing internal baru kemudian selesaikan dan bersihkan kementerian atau lembaga lainnya.

“Kemudian di Polri dan di Kejaksaan Agung dan aparat hukum lainnya, benahi dulu didalam kemudian selesaikan dan bersihkan kementerian atau lembaga lainnya,” pungkas Presiden Jokowi.

Untuk itu, seluruh jajaran aparatur sipil negara hendaknya dapat lebih bijak dalam berperilaku, termasuk dalam menggunakan media sosial, jangan pamer atau pajang-pajang seperti di ig maupun di media sosial lainnya karena bagi aparat birokrasi itu hal yang sangat tidak pantas.

(Nale)