Jhon Sitorus Bongkar Kontrak Politik Anies Baswedan Di Tanah Merah Yang Kini Jadi Korban Kebakaran Depo Plumpang

Jakarta, IdeNews.id – Terbakarnya Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara yang terjadi pada Jumat 3/3/2023 mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan juga korban luka bakar karena terdampak langsung dari ledakan pipa dan kebakaran Depo Pertamina.

Pemukiman yang sangat dekat dengan pagar Depo Pertamina ini lebih dikenal dengan wilayah yang bernama Tanah Merah sebagian ikut ludes terbakar. Dari kejadian kebakaran Depo pada jumat malam itu kemudian memunculkan kembali polemik tentang keberadaan warga masyarakat yang bermukim di Tanah Merah.

Akibat terbakarnya Depo Pertamina Plumpang tersebut, sontak membuat warga netizen mengorek kembali hal ihwal keberadaan Tanah Merah yang mengaitkan dengan kebijakan Anies Baswedan yang menerbitkan IMB sementara.

BACA JUGA :

Kunjungi Korban Kebakaran Depo Plumpang, Presiden Jokowi Instruksikan Depo Yang Di Geser ke Reklamasi atau Warga Yang Di Relokasi

Warga netizen di twitter kembali mengungkit bagaimna kebijakan Anies Baswedan yang saat itu masih sebagai calon Gubernur DKI Jakarta Periode 2017 – 2022. Surat yang telah viral tersebut berisi Kontrak Politik yang di tanda tangani oleh Anies Baswedan dengan beberapa poin penting terkait dengan status Tanah Merah dan keberadaan warga yang menempati tanah tersebut.

Dalam surat yang berkop Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu dengan alamat Kampung Tanah Merah Bersatu No. 10 itu tertulis `Kontrak Politik Calon Gubernur DKI Jakarta Periode 2017 – 2022`, Anies Baswedan Dan Sandiaga Uno yang terdiri dari 3 point utama.

Surat Kontrak Politik Anies Baswedan dengan warga Tanah Merah yang saat itu maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta bersama Sandiaga Uno Periode 2017 - 2022. (sumber : twitter@mukidi17) 5/3/2023.

Berikut kutipan lengkap Surat Kontrak Politik yang di Tanda Tangani Oleh Anies Baswedan yang saat itu sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta yang berpasangan dengan Sandiaga Salahuddin Uno.

1.  berbunyi Pemenuhan dan perlindungan hak-hak warga kota yang meliputi :

1. Melegalisasi Kampung-kampung yang di anggap ilegal.

Kampung-kampung yang sudah di tempati warga selama 20 Tahun dan tanahnya tidak bermasalah akan di akui haknya dalam bentuk sertifikasi hak milik.

2. Pemukiman yang kumuh tidak di gusur tapi di tata seperti (Kampung Tematik, Kampung Deret dll).

Pemukiman Kumuh yang berada di atas Tanah Negara (BUMN) akan dilakukan negosiasi yang melibatkan masyarakat . Gubernur akan menjadi mediator supaya warga tidak kehilangan hak atas Tanah sesuai dengan UUD 1945 & UUPA 1960.

3. Perlindungan dan penataan ekonomi informal : PKL, Becak, Nelayan Tradisional, Pekerja Rumah Tangga, Asongan, Pedagang Kecil dan Pasar Tradisional.
4. Tetap mempertahankan kebudayaan dan kearifan lokal yang sudah ada dan tumbuh di kampung-kampung Jakarta.

2. Mengkaji Ulang dan Merevisi Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Provinsi DKI Jakarta dalam hal zonasi peruntukan yang sudah menjadi perkampungan tidak berubah menjadi pusat perniagaan, Apartemen,  Taman Terbuka Hijau dll, lebih mengutamakan kepentingan warga masyarakat yang sudah menghuni lebih dari 20 tahun.
3. Keterbukaan dan Penyebarluasan informasi kepada Warga Kota.

Surat Kontrak Politik ini di tanda tangani Calon Gubernur DKI Jakarta Periode 2017/2022 (saat masih calon Gubernur) tertanggal Jakarta, 02 Oktober 2016.

BACA JUGA :

Menteri BUMN Erick Tohir Datangi Korban Kebakaran Depo Plumpang Yang di Rawat Di RS

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono Dampingi Presiden Jokowi Ke Posko Pengungsi Korban Depo Plumpang

Pegiat media sosial Jhon Sitorus melalui akun pribadinya @Mukidi17 membagikan cuitan bagaimana asal-muasal Kontrak Politik yang di tanda tangani langsung oleh Anies Baswedan tersebut terkait dengan perizininan Tanah Merah.

“Tahun 2016, saat kampanye Pilgub DKI warga Tanah Merah membuat Kontrak Politik dengan Abas (Anies Baswedan). Semua syaratnya disodorkan kepada Abas asal jangan Ahok terpilih lagi. Abas kemudian menandatangani, meski syaratnya termpampang jelas MELEGALISASI LAHAN ILEGAL,” ujar Jhon Sitoru dalam cuitannya.(5/3/2023)

Menurut Jhon Sitorus, akibat desakan warga Tanah Merah atas Kontrak Politik yang telah di tanda tangani oleh Anies Baswedan maka pada tahun 2021 Anies akhirnya mewujudkan deal-deal tersebut dengan menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“2021, Abas akhirnya mewujudkan deal2 itu. Kampung Tanah Merah diberi Izin IMB (3 tahun) Lucunya, izinnya bukan per bangunan tapi per RT. Akhirnya, rencana RELOKASI tak jadi. Rusun yang direncanakan Jokowi – Ahok pun tak Jadi lagi dibangun untuk warga Tanah Merah,” terang Jhon Sitorus dalam cuitannya.

Hingga berita ini diturunkan, Anies Baswedan yang kala itu masih menjadi calon Gubernur DKI Jakarta dan terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta bersama dengan Sandiaga Uno sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta Periode 2017 – 2022 sampai saat ini belum memberikan klarifikasi terkait dengan viralnya surat Kontrak Politik yang ia tanda tangani.

(Mursito JP/Haryanto JP)