Harumkan Indonesia dimata dunia, BPHN Kemenkumham raih THE WINNER OF OGP AWARD 2023 SE ASIA PASIFIC DI ESTONIA
- IdeNews | Rudi Tanjung -
- Kamis, 07 September 2023
BPHN Kemenkumham raih THE WINNER OF OGP AWARD 2023 SE ASIA PASIFIC DI ESTONIA, 6 September 2023. (bphn.go.id)
IdeNews.id -- Upaya sungguh-sungguh pemerintah Indonesia untuk menjamin akses terhadap keadilan bagi individu dan kelompok rentan telah mendapat pengakuan internasional. Melalui program “Memperluas bantuan hukum kepada individu dan kelompok rentan di Indonesia” yang dilaksanakan oleh Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Indonesia meraih penghargaan bergengsi dalam Open Government Partnership (OGP) Awards 2023 pada Rabu (6 September 2023).
Program ini berhasil menyisihkan 8 nominasi program dari negara lain di kawasan Asia-Pasifik. Sekaligus menegaskan posisi Indonesia yang mendukung transparansi dan keterbukaan pemerintah berpihak pada kelompok kecil yang rentan di masyarakat.
"Program Bantuan Hukum merupakan wujud komitmen pemerintah melalui BPHN untuk memperluas 'akses terhadap keadilan', khususnya bagi individu dan kelompok rentan di Indonesia." Direktur BPHN Widodo Ekatjahjana menyampaikan hal tersebut saat menerima penghargaan pada acara akbar KTT OGP 2023 yang digelar di Tallin, ibu kota Estonia.
Widodo mengungkapkan, dalam upaya menjamin akses keadilan bagi kelompok rentan, pemerintah melalui BPHN telah melakukan berbagai langkah strategis.
Tidak kurang dari 619 lembaga penyedia bantuan hukum (PBH) telah diverifikasi dan diakui BPHN antara tahun 2022-2024. Setelah itu, lebih dari 6.200 penjaga dan
5.700 paralegal tergabung dalam PBH yang terakreditasi, membentuk jaringan yang memenuhi kebutuhan masyarakat.
Pada tahun 2022, jumlah masyarakat penerima bantuan hukum melalui proses hukum sebanyak 9.389 orang. Dari jumlah tersebut, 2.737 penerima manfaat adalah perempuan. 521 orang mendapatkan bantuan hukum dalam kasus pidana yang melibatkan anak dan sebanyak 10 orang mendapatkan bantuan hukum disabilitas.
Untuk Program bantuan hukum ini sendiri, pemerintah telah menyiapkan anggaran hingga 56,3 miliar. Diharapkan, anggaran ini dapat tersalurkan lebih luas dan merangkul berbagai individu maupun kelompok rentan yang sering kali kesulitan mendapatkan akses keadilan.
Penghargaan ini bukan hanya sebuah keberhasilan namun juga sebuah langkah bersejarah dalam memperjuangkan keadilan yang setara bagi seluruh warga negara.
Melalui program “Memperluas Bantuan Hukum kepada Individu dan Kelompok Rentan di Indonesia”, pemerintah telah menunjukkan komitmennya untuk menyediakan sistem hukum yang lebih adil dan inklusif bagi mereka yang membutuhkan. Melalui upaya ini, Indonesia tidak hanya meraih penghargaan tersebut, namun juga mengukuhkan perannya dalam menciptakan masyarakat yang lebih berkeadilan.
Sumber : Humas Badan Pembinaan Hukum Nasional (bphn.go.id)
