Diduga Ingin Hindari Kewajiban Pasca Tambang, Modus PT. Arutmin Indonesia Umbar Janji Void Bekas Galian Tambang Akan Jadi Sumber Air Bersih-Wisata-Irigasi : Ini Fakta di Lapangan!

KOTABARU-KALSEL | idenews.id – Salah satu Void bekas galian tambang sejak ditinggalkan kurang lebih 18 tahun lalu oleh PT. Arutmin Indonesia, kini kondisinya sangat memprihatinkan.

Tanah yang dulu telah dieksplorasi sebagai tambang batubara dengan luas puluhan hektar bahkan diduga mencapai ratusan hektar tersebut, kini tinggal kubangan besar dengan genangan air bak  danau.

Void tersebut terletak di Desa Sungai Seluang atau Kampung Manggis Kecamatan Kelumpang Utara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan.

Dari beberapa informasi yang berhasil dihimpun tim media ideNews, masyarakat setempat mengatakan jika kubangan bekas galian tambang batubara tersebut dijanjikan oleh PT. Arutmin Indonesia seperti sumber air bersih, wisata dan juga irigasi.

Hal itu juga diperkuat oleh pengakuan dari Kepala Desa Sungai Seluang, Darmansyah saat dikonfirmasi.

“Jadi itu ada kesepatan, jadi itu janjinya tuh Arutmin sama Desa Sungai Seluang, jadi untuk pemanfaatan pasca tambang itu jadi pertama, air bersih, kedua wisata, ketiga pertanian,” ucap Darmansyah, saat dihubungi melalui sambungan telpon pada Senin, (15/9/2025).

BACA JUGA :

Agrinas Terima Ratusan Ribu Hektare Lahan dari Satgas PKH Kejagun

Pembekal setempat juga memaparkan secara detail tiga janji dari PT. Arutmin yang menurutnya sudah ada sebelum dirinya menjabat.

Data yang dimiliki Kepala Desa sungai seluang atau Kampung Manggis, hingga saat ini dari 5 RT baru empat yang tersambung pipa air bersih itupun airnya hanya hidup di siang hari, sementara 1 Rukun Tetangga (RT) hingga saat ini belum terealisasi.

Selain itu hanya ada Solar Cell yang juga menurut Darmansyah, belum diserahkan kepada masyarakat setempat.

Tim ideNews kemudian melakukan penelusuran ke lokasi tersebut, namun faktanya sangat jauh  dari yang diharapkan masyarakat.

Kondisi Void bekas galian tambang Batubara yang dieksplorasi oleh PT. Arutmin Indonesia, yang sudah tinggalkan puluhan tahun, kini terhampar bak danau, tak ada tanda-tanda pembangunan fisik ataupun infrastruktur terkait janji Arutmin dalam hal tempat wisata dan irigasi pertanian.(poto:Rasyid/Enal Mappirewa-ideNews)

Sejak puluhan tahun pasca di eksplorasi oleh PT. Arutmin Indonesia, tim media ideNews menemukan jika akses jalan menuju ke lokasi tersebut masih tanah merah, tidak beraspal.

Di posisi ketinggian seberang Void, memang terlihat ada tangki air, namun saat penelusuran itupun belum rampung sepenuhnya terkait pembangunannya.

Hal lain, hasil penelusuran juga tidak menemukan tanda-tanda atau plang terkait Void tersebut sebagai objek wisata.

BACA JUGA :

Tinggalkan Void Bekas Galian Tambang Batubara Puluhan Tahun, PT. Arutmin Indonesia di Kelumpang Utara Kotabaru Diduga Abaikan UU Minerba Terkait Kewajiban Pasca Tambang

Dan yang paling mencengankan, void bekas galian tambang batubara tersebut tidak ditemukan tanda-tanda pembangunan atau konstruksi fisik berkaitan dengan janji PT. Arutmin Indonesia dalam hal sebagai tempat wisata maupun irigasi.

Tim ideNews saat mengkonfirmasi dan klarifikasi kepada pihak PT. Arutmin, Fery sebagai salah satu tim Corporate Social Responsibility (CSR) membenarkan jika Void bekas galian tambang Batubara tersebut telah dijadikan sebagai sumber air bersih.

“Jadi air void itu, yang dulunya mindset masyarakat oh ini ada void nih, jadi sekarang itu jadi berkah pak, kenapa karena pemanfaatan air void itu sebagai sumber air bersih bagi masyarakat,” ucap Fery, (20/8/2025)

“Disana ada Solar Cell ada penampungan air, disitulah banyu void tersebut di distribusikan ke masyarakat, itu tahun terakhir tahun 2012, itu kita gunakan air dengan pemerintah dan tahun 2019 masuk hasilnya dan itu bisa dijadikan air bersih,” sambungnya.

Fery selaku CSR PT. Arutmin Indonesia kembali menekankan jika void yang mirip danau itu menjadi sumber air bersih dan juga untuk irigasi persawahan.

Jadi fungsi saat ini untuk sementara fungsi danau itu ya jadi sumber air bersih dan juga selain itu juga irigasi persawahan,” terangnya.

Berkaitan Dengan hal tersebut, diduga kuat tidak sesuai dan diduga kuat melanggar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan  Mineral Dan Batubara.

BACA JUGA :

Penerbitan Sertifikasi Tenaga Kerja Tambang PT. BIB Menggunakan Jasa Pihak Ketiga Diduga Mirip Kasus OTT KPK Yang Menjerat Wamenaker

Pasal 1 angka 26 Berbunyi, Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Selain itu pasal 1 angka 27, berbunyi Kegiatan Pascatambang, yang selanjutnya disebut Pascatambang, adalah  kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah Penambangan.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78  Tahun  2010 Tentang Reklamasi Dan Pascatambang Rencana Reklamasi juga dengan jelas dan rinci mengatur tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.

Dalam pasal Pasal 7 ayat (1) Rencana  reklamasi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6 disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Penjelasan Berikutnya adalah Pada Bab VI Jaminan Reklamasi Dan Pascatambang Bagian Kesatu Umum, Pasal 29 Ayat (1)   Pemegang IUP Dan IUPK Wajib Menyediakan: a. Jaminan Reklamasi; dan  b. Jaminan Pascatambang. 

Kemudian pada Pasal 32, Penempatan  Jaminan  Reklamasi  tidak  menghilangkan  kewajiban pemegang IUP dan IUPK untuk melaksanakan reklamasi.

Terkait Dengan Kegiatan Pertambangan Mineral Dan Batubara Juga diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor  26  Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Pada Bab I, ketentuan Umum Pasal 1 Angka 12, mengatakan : Reklamasi  Adalah  Kegiatan  Yang  Dilakukan  Sepanjang Tahapan Usaha  Pertambangan Untuk Menata, Memulihkan, Dan Memperbaiki Kualitas Lingkungan Danekosistem Agar Dapat Berfungsi Kembali Sesuai Peruntukannya.

Sedangkan angka 13, mengatakan : Kegiatan Pascatambang yang selanjutnya    disebut Pascatambang  adalah  kegiatan  terencana,  sistematis, dan  berlanjut  setelah  akhir  sebagian  atau  seluruh kegiatan Usaha Pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan

Lebih detail terkait Reklamasi dan Pascatambang juga sangat jelas pada bagian Keempat Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan, Reklamasi, dan Pascatambang, serta Pascaoperasi Paragraf 1 Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan pasal 20, pasal 21 dan pasal 22.

Pengelolaan dan Tanggungjawab Reklamasi dan Pascatambang PT. Arutmin Indonesia Juga diduga kuat melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  32  Tahun  2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kondisi jalan disekitar Void bekas galian tambang Batubara yang dieksplorasi oleh PT. Arutmin Indonesia, yang sudah tinggalkan puluhan tahun, yang terletak di Desa Sungai Seluang, Kecamatan Kelumpang Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan.(poto:Rasyid/Enal Mappirewa-ideNews)

Undang-Undang PPLH pasal 1 angka 16, berbunyi Perusakan  lingkungan  hidup  adalah  tindakan orang  yang  menimbulkan  perubahan  langsung atau  tidak  langsung  terhadap  sifat  fisik,  kimia, dan/atau   hayati   lingkungan   hidup   sehingga melampaui  kriteria  baku  kerusakan  lingkungan hidup. 

Dan pasal 1 angka 17, berbunyi Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik,  kimia,  dan/atau  hayati  lingkungan  hidup yang    melampaui    kriteria    baku    kerusakan lingkungan hidup.  Bagian Ketiga Penanggulangan.

Pasal 53 ayat (1)  UU PPLH, mengatakan Setiap  orang  yang  melakukan  pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan    penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Keempat mengenai Pemulihan, Pasal 54 ayat (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau   perusakan   lingkungan   hidup wajib     melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Berkaitan dengan hak dan kewajiban, di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, diatur mengenai hak setiap orang atau warga masyarakat berkaitan dengan lingkungan hidup.

Pada Bab X Hak, Kewajiban, Dan Larangan Bagian Kesatu Hak Pasal 65 Ayat (1), Setiap Orang Berhak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia.

Sedangkan pada Pasal 66, Setiap  orang  yang  memperjuangkan  hak  atas lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  tidak dapat  dituntut  secara  pidana  maupun  digugat secara perdata. 

Dan pasal 66 ayat (2) menyatakan, Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses   partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Berkaitan dengan pidana dalam penangangan pelanggaran, pencemaran dan atau perusakan lingkungan Hidup sangat tegas di atur dalam Bab XV tentang Ketentuan Pidana.

Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 97 Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Ini Merupakan Kejahatan.

Pasal 98 (1), Setiap  orang  yang  dengan  sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air  laut,  atau  kriteria  baku  kerusakan lingkungan  hidup,  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  singkat  3  (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(Abdul Rasyid-Enal Mappirewa/Tim media ideNews)