Diduga Belum Kantongi Izin Edar Saus dan Izin Air Tanah, Gudang PT Cahaya Putra Multirasa di Sukabumi Disidak BPOM Jabar

Rudi Tanjung Kabiro Sukabumi 

SUKABUMI|IdeNews.id - Gudang milik PT Cahaya Putra Multirasa di Desa Girijaya, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, disidak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jawa Barat, pada Selasa (22/9/2026).

Gudang yang dibangun akhir 2023 tersebut bergerak di bidang industri pengolahan bahan pangan dan logistik pergudangan. Awalnya fokus pada penyimpanan rempah-rempah sebagai bahan baku saus, kemudian berkembang menjadi pabrik pengelolaan saus untuk pemasok makanan siap saji merek D-TOP di Sukabumi.

Dalam sidak tersebut, petugas menemukan dugaan kegiatan produksi saus yang belum mengantongi izin operasional produk pangan olahan, seperti Izin Edar BPOM dan sertifikasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).

"Benar, telah dilakukan pemeriksaan rutin dari tim inspeksi BPOM Jabar," di konfirmasi terpisah oleh Media ini kepada Pihak BPOM Jabar melalui pesan singkat, Rabu (23/09).

Selain izin produksi, perusahaan tersebut juga diduga belum memiliki izin pengambilan air tanah.

Informasi di lapangan menyebutkan, operasional gudang ditopang dua sumber air, yakni satu sumur permukaan sedalam sekitar 30 meter dan satu sumur bor artesis. 

Hingga berita ini diturunkan, manajemen PT Cahaya Putra Multirasa belum memberikan keterangan resmi terkait status perizinan tersebut.

Secara regulasi, pengambilan air tanah untuk kepentingan usaha diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2026. Dalam aturan itu disebutkan, penggunaan air tanah di atas 100 meter kubik atau 100.000 liter per bulan per kepala keluarga/kelompok wajib memiliki Persetujuan Penggunaan Air Tanah yang terintegrasi melalui sistem OSS.

Perusahaan juga diwajibkan memasang meter air pada outlet sumur bor serta membangun sumur resapan dan sumur pantau sebagai bagian dari konservasi air tanah.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), peringatan tertulis, penolakan perizinan di OSS, hingga penutupan sumur bor.

Kasus ini masih menunggu verifikasi dan klarifikasi resmi dari BPOM Jawa Barat, Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, dan DPMPTSP Kabupaten Sukabumi.