DPMD Konawe Di Anggap Gagal Total Mensukseskan Pilkades Di Kecamatan Kapoiala Desa Lalonggombuno

Konawe, IdeNews.id - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Konawe, Keni Yuga Purnama setelah mengeluarkan statemen di media terkait rencana penundaan Pilkades Desa Laloggombuno pada Kamis, 27 Oktober 2022, di anggap tak berdasar dan mengeluarkan keputusan secara sepihak dan merugikan pembangunan demokrasi Desa, yang mengalami kemunduran demokrasi dan krisis kepercayaan terhadap keberlanjutan regenerasi kepemimpinan Desa 

Menurut Madan Kurniawan, Jumat, 28/10/2022 Selaku ketua umum Himpunan Pelajar Mahasiswa Sekecamatan Kapoiala (HIPPMAKAP), setelah di konfirmasi oleh awak media, pihaknya mengatakan, sangat menyayangkan adanya statemen dan sikap kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Konawe, dengan adanya berita yang beredar di masyarakat Kecamatan Kapoiala bahwa Desa Laloggombuno terancam tidak di ikut sertakan dalam Pilkades Serentak.

Kepala DPMD Konawe mengeluarkan pernyataan itu dianggap alasan yang tak berdasar atas penundaan itu, dan dampaknya sangat merugikan masyarakat Desa Laloggombuno yang berhak menikmati proses demokrasi Pilkades serentak se Kabupaten Konawe, Sulawesi tenggara.

Berdasarkan UU Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada Bagian Ketiga Pemilihan Kepala Desa  pasal 31 ayat (1). Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota dan ayat (2). Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagamana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kemudian setelah ditinjau dengan pasal 40 poin pertama bahwa pemilihan Kepada Desa dilakukan secara serentak yang sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

"Berdasarkan kedua sandaran hukum tersebut di atas maka tidak ada alasan untuk   menunda pelaksanaan Pilkades serentak di Desa Laloggombuno", terang Madan.

Madan Kurniawan juga menambahkan bahwa proses Rapat Dengar Pendapat ( RDP ) yang di lakukan di DPRD, 27 Oktober 2022 itu harusnya tidak melahirkan keputusan Karena itu hanya Rapat Dengar Pendapat, apalagi yang mengajukan itu hanya pihak dan juga bakal calon Kepada Desa, dan tidak melibat semua pihak termasuk tokoh masyarakat dan tokoh pemuda, termasuk masih ada salah satu calon yang tidak di undang.

"Jangan karena kepentingan sekelompok orang atau karena Kelalaian Kepada BPMD Konawe dalam melakukan koordinasi, konsolidasi ditingkatk bawahnya sehingga hak masyarakat Desa Laloggombuno dirampas dan dihilangkan hak-haknya dalam berdemokrasi yg sudah jelas sudah dijamin oleh Konstitusi", Tegas Madan.

Warga Desa Laloggombuno juga ikut buka suara terkait dengan ada statement penundaan Pilkades di Desanya, Ani mengatakan "ia tidak setuju penundaan Pilkades di desanya, maunya sama juga dengan Desa lain ada pemilihan Kepala Desa baru", tutur Ani.

Kemudian ketua HIPPMAKAP juga menguraikan bahwa, kesalahan panitia 7 dianggap gugur secara administrasi dalam proses tahapan penyelenggaraan Pilkades, pihaknya mengatakan ini tidak terlepas dari bentuk pengawasan dan controling Kepala BPMD, Keni Yuga Purnama, dalam hal ini BPMD saya anggap sudah lalai menjalankan tugas dan fungsinya dalam mensukseskan Pilkades Damai di Kabupaten Konawe, sebab dianggap sangat lemah dalam bentuk pengawasan dan koordinasi dengan panitia penyelenggara dalam bentuk pengarahan. tuturnya

Lanjut Madan Kurniawan menjelaskan Kepala PMD juga sebelumnya tidak pernah melakukan sosialiasi PERBUP, di kecamatan Kapoiala, kami sudah pernah mengundang berdialog pada saat itu kami melaksanakan kegiatan Bazar tapi beliau tidak hadir , dan kemudian harusnya PMD juga tidak boleh mengambil keputusan sepihak dari RDP itu karena RDP bukan pengadilan atau peradilan namun hanya Rapat dengar pendapat (RDP) itu kami anggap cacat secara hukum karena kami anggap keputusan itu sepihak" terang Madan.(Amal/Nale)