Bupati Yalimo Tegaskan Tidak Ada Penyelewengan Dana, Minta Maaf Atas Insiden Saat Penanganan Konflik Rasisme

WAMENA-PAPUA |idenews.id - Pemerintah Kabupaten Yalimo secara tegas menyatakan bahwa tidak ada penyalahgunaan dana yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Papua dalam rangka penanganan konflik rasisme di wilayah Yalimo. Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Yalimo, Nahor Nekwek, yang juga menyampaikan permohonan maaf atas insiden yang terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut.

"Saya tegaskan, tidak ada dana yang disalahgunakan. Semua anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi diperuntukkan sepenuhnya untuk kegiatan adat dan proses rekonsiliasi masyarakat. Kesalahpahaman ini terjadi karena lemahnya koordinasi dan komunikasi di lapangan," kata Bupati dalam keterangan resminya.

Bupati menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua melalui Bapak Wakil Gubernur telah memberikan dukungan, termasuk bantuan dana, untuk pelaksanaan kegiatan adat bakar batu dan pendekatan sosial kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya penyelesaian konflik. Namun dalam pelaksanaan teknis, tim pelaksana yang ditugaskan bukan berasal dari panitia resmi, sehingga menimbulkan kebingungan dan prasangka buruk di masyarakat.

BACA JUGA :

Wakil Gubernur Papua Pegunungan Serahkan Rp1 Miliar untuk Pembangunan STP Michelson Pyramid: Menabur dalam Ladang Tuhan

"Ada pihak yang menyebarkan isu bahwa dana diserahkan langsung kepada Bupati dan tidak disalurkan. Ini tidak benar. Karena informasi tidak terkoordinasi, masyarakat bereaksi secara emosional. Kami akui, ini kesalahan dalam pengelolaan informasi dan koordinasi internal," tambahnya.

Situasi sempat memanas hingga terjadi pelemparan dan ketegangan antara warga dan aparat, bahkan Bupati dan tim sempat dikejar massa hingga ke Polres. Namun setelah dilakukan klarifikasi dan dialog langsung, masyarakat menyadari kesalahan mereka.

"Setelah saya jelaskan proses yang sebenarnya, masyarakat akhirnya mengerti. Mereka sendiri yang menyatakan bahwa mereka keliru. Malam itu juga kami bentuk panitia yang baru dan menyepakati proses lanjutan di lima distrik berjalan secara damai," jelas Bupati Nahor.

BACA JUGA :

Pembahasan Raperdasi Perubahan APBD 2025 Dimulai, DPRP dan Pemprov Hadapi Defisit Rp155 Miliar

Pemerintah Kabupaten Yalimo juga telah mengalokasikan dukungan anggaran tambahan untuk melanjutkan proses perdamaian pekan depan. Ia memastikan bahwa semua distrik akan dilibatkan secara adil dan tidak ada kecemburuan antardaerah.

"Saya sudah tugaskan Wakil Bupati untuk mengawal pelaksanaan ini. Kami tidak ingin ada kesan pilih kasih. Semua distrik punya hak yang sama dalam proses ini. Tidak boleh ada satu pun yang merasa ditinggalkan," tegasnya.

Di akhir pernyataan, Bupati kembali menegaskan bahwa isu rasisme tidak bisa ditoleransi dalam bentuk apa pun dan harus dilawan secara bersama-sama.

"Rasisme adalah musuh bersama, bukan hanya bagi orang Papua, tapi bagi semua manusia. Kita tidak boleh diam. Kita harus selesaikan ini dengan komitmen, kejujuran, dan tanggung jawab bersama. Masa depan anak-anak kita tergantung dari apa yang kita lakukan hari ini," pungkasnya.

Bupati Nahor Nekwek juga melaporkan bahwa kondisi di Yalimo kini telah aman dan terkendali, dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga situasi tetap damai. (Berti Pahabol)