Arogansi Asisten 1 Pemkab Musi Banyuasin Terhadap Formas Desa Muara Merang dan Mangsang Saat Rapat Membicarakan Tuntutan Plasma Dan Kompensasinya Yang Sejak Tahun 1995 Tidak Pernah Diberikan PT. Pinang Witmas Sejati Ke Masyarakat

MUSI BANYUASIN I ideNews - Forum Masyarakat Desa Muara Merang dan Desa Mangsang yang diketuai oleh Jumeri diundang oleh Sekda Musi Banyuasin pada hari Senin, (29/2024) untuk membicarakan tuntutan Plasma dan Kompensasinya yang sejak th. 1995 tidak pernah diberikan Perusahaan PT. Pinang Witmas Sejati ke Masyarakat Muara Merang dan Mangsang.

VIDEO TERKAIT

VIRAL! Aksi Arogansi Pejabat Sekda Musi Banyuasin

Rapat yang berlangsung di ruang rapat Sekda Kabupaten Musi Banyuasin dipimpin oleh Yudi Herzandi (Asisten 1), dan bukan dipimpin oleh Apriyadi Sekretaris Daerah (Sekda) selaku Pengundang.

Kepada media online ideNews, Rudi Imanuel Saragih selaku tim pengacara dari Forum Masyarakat (Formas) Desa Muara Merang dan Mangsang mengatakan "bawah sejak awal rapat, pimpinan rapat Yudi Herzandi (Asisten 1) dalam pertemuan tersebut berusaha agar masyarakat mau mengikuti arahan dari isi jawaban Surat Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian perihal Usaha Ekonomi Produktif, sedangkan Masyarakat menuntut Plasma dan Kompensasi sesuai dengan tuntutan masyarakat selama ini," ujar Rudi (05/5/2024)

BACA JUGA : 

Ini dia Pengaruh Kecerdasan Buatan (AI) terhadap Bisnis dan perusahaan yang telah menggunakannya

Kuasa hukum Formas ini juga menceritakan kepada media ideNews bahwa ketika salah satu Ketua Kelompok Masyarakat yaitu Nasir bertanya kepada Yudi (Asisten 1), dari pertanyaan warga tersebut kemudian Yudi diduga melakukan tindakan arogansi yang langsung menanggapi dengan ekspresi marah-marah dan dengan nada tinggi sambil menunjuk-nunjuk ke arah Nasir bahkan menggebrak meja dengan kencang, bahkan Mengusir Masyarakat Desa Muara Merang dan Mangsang beserta Kuasa Hukumnya.

Asisten 1 Yudi, yang diduga melakukan tindakan Arogansi dan pengusiran terhadap Forum Muara Merang dan Mangsang bersama Tim Kuasa Hukumnya saat rapat bersama terkait pembicaraan Plasma dan Kompensasinya oleh PT. Pinang Witmas Sejati yang sejak tahun 1995 tidak pernah diberikan kepada masyarakat. 

Menurutnya "selama ini Yudi (Asisten 1) sudah tahu kalau Kamilah (LBH HANURA) selaku Kuasa Hukum dari Formas Desa Muara Merang dan Mangsang yang selalu mendampingi, tapi sangat disayangkan kami selaku Kuasa Hukum diusir dengan tidak hormat, padahal yang mengundang kami itu Apriyadi (Sekda Muba), kami diusir oleh pejabat yang bukan mengundang Kami," Tegas Rudi kepada media ideNews.

Para tim kuasa hukum mempertanyakan adanya tindakan pejabat yang melakukan arogansi terhadap Masyarakat-nya sendiri yaitu Bp. Nasir dengan Menggebrak Meja dengan Keras, bahkan berteriak teriak sambil menunjuk2 dan mengusir Bp. Nasir. 

"Dan lebih parahnya lagi tidak diakuinya Keberadaan Kami selaku Kuasa Hukum (PH), bahkan kami diusir yang saat itu dengan jelas Kami sedang menjalankan Profesi Kami sebagai Advokat sesuai dengan UU," sambungya..

Tim kuasa hukum merasa heran denga Sekda Muba, Apriyadi karena menurutnya sejak ia menjabat sebagai Sekda sampai menjabat Pj. Bupati dan kembali menjadi Sekda Muba, Apriyadi sering mengundang Formas Desa Muara Merang dan Mangsang tetapi Apriyadi sendiri tidak pernah hadir dalam rapat, ia selalu diwakili Yudi selaku (Asisten 1).

Inilah yang menjadi pertanyaan berikutnya oleh tim kuasa hukum, Apriyadi tidak pernah berani hadir dalam rapat yang mana dirinya sebagai pengundang dan selalu diwakili oleh Yudi (Asisten 1).
"Itu pertanyaan besar kami Masyarakat, dan perlu kami sampaikan Kekecewaan besar Kami telah mengusir Klien Kami, Bahkan Kami sebagai Kuasa Hukum yg sedang menjalankan tugas profesi," terang Rudi.

Rudy Imanuel Saragih dan rekan selalu tim Kuasa Hukum yang mendampingi Forum Masyarakat (Formas) Muara Merang dan Mangsang. 

Atas kejadian ini, kuasa hukum Formas Muara Merang dan Mangsang akan melaporkan ke semua Instansi terkait, baik kepada Jaksa Agung, KPK, Kapolri, perihal dugaan penggelapan Pajak dan dugaan adanya konspirasi penguasa dengan Pengusaha.

"Semua Aparat Penegak Hukum harus turun, bahkan Kami akan melaporkan ke Menteri Agraria/ Kepala BPN Pusat agar Lahan Perkebunan Perusahaan tersebut untuk di Audit, karena ada Pernyataan Kepala BPN Musi Banyuasin yang mengatakan Bahwa Luas Perkebunan saat ini luasnya sekitar 23.000 Ha, sedangkan ijin yang kami tahu selama ini hanya sekitar 14.000-an Ha," terangnya.

Informasi dari pihak perusahaan sebenarnya menunggu regulasi dari Pemerintah, kalau dari Pemda, Plasma itu memang harus diberikan, maka pihak Perusahaan siap memberikan Plasma yang sejak tahun 1995  belum diberikan ke Masyarakat Muara Merang dan Mangsang.

 BACA JUGA :

Ketua LIPAN RI Apresiasi Pelaksanaan PTSL di Kantah Jakarta Utara

Tim kuasa hukum menduga ada Oknum pejabat yang berupaya melindungi perusahaan tersebut, menurutnya hal itu bisa dilihat kenapa semua Perusahaan Perkebunan di Desa tersebut memberikan Plasma ke Masyarakat Desa Muara Merang dan Mangsang, hanya Perkebunan PT. Pinang Witmas Sejati sajalah yang tidak Memberikan Plasma tersebut.

"Kami juga selaku Kuasa Hukum Formas Desa Muara Merang dan Mangsang akan melaporkan Kejadian ini kepada Organisasi Advokat PERADI atas pengusiran Kami disaat kami sedang menjalankan Profesi Kami Sebagai Advokat," ungkapnya.

"Kami berharap Mendagri dan Men PAN juga untuk menindak tegas pejabat yang telah berani mengusir masyarakatnya sendiri dan tidak menghormati kami selaku penegak hukum yang sedang menjalankan Tugas Profesi Advokat yg telah diatur oleh UU," pungkasnya.

Harapan tim kuasa hukum Formas Desa Muara Merang dan Mangsang agar Pj. Gubernur untuk turun tangan menyidak Pejabat-pejabat baik Camat, Asisten, yang menurutnya mereka terlalu lama memangku Jabatan tersebut. Harusnya Pj. Bupati Merotasi Pejabat-pejabat disana yang sudah menjabat lebih dari 3 tahun. untuk menghindari Konflik Kepentingan yang mengakibatkan kerugian Negara dan Kepentingan Masyarakat.

(Hilman : editor-Nale/ideNews)