Akhirnya Mencuak! Kepala Dusun Batuasang Diduga Gelapkan Dana PBB Warga

BULUKUMBA-SULSEL | ideNews – Kasus dugaan penggelapan dana Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mengguncang Desa Singa, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba. Seorang warga Batuasang, Asis, mengaku terkejut saat mengetahui pajaknya tahun 2023 ternyata belum lunas, meskipun ia telah menyerahkan pembayaran kepada Kepala Dusun Batuasang.

Menurut penuturan Asis kepada awak media, pada tahun 2023 ia membayar PBB sebesar Rp165.040 langsung kepada Kepala Dusun Batuasang. Pembayaran tersebut sesuai dengan jumlah yang tertera pada Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang diterimanya. 

Namun, ketika hendak membayar pajak tahun 2024 langsung di kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Bulukumba, ia justru diminta melunasi tunggakan tahun sebelumnya.

"Saya mau bayar PBB tahun 2024, tapi malah dibilang 2023 belum lunas. Padahal saya sudah kasih uangnya langsung ke kepala dusun waktu itu. Ini ada apa? Kenapa uangnya tidak sampai ke instansi terkait?" ungkap Asis dengan nada kecewa.

Bahkan lebih mengejutkan lagi, dari keterangan saudara Asis, Ia menuturkan bahwa permasalahan dugaan penggelapan ini sebenarnya pernah terjadi ditahun tahun sebelumnya, bahkan waktu itu ditahun 2022, kami terpaksa menebus sekitar dua jutaan denda pajak PBB kami, dikarenakan petugas pajak di Desa Masa itu diduga tidak menyetorkan uang yang kami bayarkan padanya, dan sampai sekarang petugas pajak itu tidak pernah mengembalikan uang kami.

Klarifikasi yang Menuai Pertanyaan

Dalam sebuah pertemuan di kantor camat pada Rabu, 26 Februari lalu, Kepala Dusun Batuasang membenarkan bahwa dirinya memang menerima uang pembayaran PBB dari Asis. Namun, ia mengklaim bahwa uang tersebut telah diserahkan ke kolektor pajak.

"Memang di data saya sudah lunas, dan uangnya sudah saya serahkan ke kolektor," ujarnya dengan nada kesal, seolah ingin menegaskan bahwa dirinya tidak bertanggung jawab atas permasalahan ini.

Pernyataan ini justru menimbulkan pertanyaan baru. Jika benar uang tersebut telah disetor ke kolektor pajak, mengapa status pajak Asis tetap tertunggak di Dispenda?

LSM: Kepala Dusun Harus Bertanggung Jawab

Menanggapi polemik ini, Koordinator Riset dan Pendampingan LSM Komite Konsolidasi Rakyat Bulukumba, Andi M. Guntur, menegaskan bahwa Kepala Dusun Batuasang harus bertanggung jawab. Menurutnya, sebagai pihak yang menerima langsung pembayaran dari warga, kepala dusun seharusnya memastikan uang tersebut benar-benar disetorkan ke instansi terkait.

"Kepala dusun ini tidak bisa buang tangan ke kolektor. Karena dia yang menerima uangnya langsung dari warga, maka dia juga yang harus memastikan uang itu sampai ke tujuan. Kalau ternyata tidak tersetor, berarti ada yang tidak beres," tegas Andi.

Lebih lanjut, Andi menyayangkan sikap kepala dusun yang terkesan lepas tangan dalam kasus ini. Ia pun berencana membawa persoalan ini ke pihak Dispenda dan aparat penegak hukum.

"Kami khawatir ini bukan kasus tunggal. Bisa jadi ada warga lain yang mengalami hal serupa. Maka dari itu, kami akan melaporkan dugaan penggelapan ini agar bisa diproses secara hukum," tutupnya.

Kasus ini menjadi peringatan bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam melakukan pembayaran pajak. Sebaiknya, pembayaran dilakukan langsung di kantor Dispenda atau melalui jalur resmi yang dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, warga Batuasang kini menunggu langkah tegas pemerintah desa dan aparat terkait untuk menuntaskan dugaan penyalahgunaan wewenang ini.

(Arie MD-ideNews)